Kriteria Menteri di Kabinet Jokowi-JK

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan menyebut beberapa kriteria untuk menduduki posisi sebagai Menteri di Kabinet pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) periode 2014-2019. Khususnya bagi Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sebagai ujung tombak pemerintahan.

Dirinya mencontohkan kriteria tepat bagi seorang Menkeu, salah satunya harus diisi oleh sosok teknokrat yang handal dan pernah menghadapi krisis ekonomi besar.

"Figurnya harus yang berpengalaman, dan pernah menghadapi krisis besar di 1998, 2005 dan 2008 sebagai pengambil keputusan dan regulator, bukan dari luar," ungkap dia ditemui saat Halal Bihalal di Kediaman Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Jakarta, Selasa (29/7/2014).

Kriteria tersebut, kata Fauzi, sangat diperlukan mengingat kompleksitas Kementerian Keuangan yang luar biasa besar karena mengurusi persoalan fiskal dan penerimaan negara seperti Pajak dan Bea Cukai.

Di samping itu, dia juga berharap besar pada sosok yang akan menempati jabatan sebagai Menko Perekonomian. Fauzi menilai, orang ini harus merupakan mantan menteri ekonomi yang disegani oleh menteri ekonomi lain.

"Menko juga diharapkan dari kalangan mantan menteri ekonomi yang di respect atau dihargai menteri ekonomi lain. Karena Menko Perekonomian nggak memiliki wewenang legal, dan eksekutif. Hanya wewenang moril saja," papar Fauzi.

Sedangkan jabatan menteri lain, kata Fauzi, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Perdagangan dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) harus diduduki oleh para teknokrat dan kalangan profesional.

"Misalnya kebijakan perdagangan banyak unsur hukum yang harus diperhatikan, seperti dengan Organisasi Perdgangan Dunia (World Trade Organization/WTO), Bilateral Agreement dan lainnya. Sekarang saja Indonesia digugat Amerika Serikat dan New Zealand di WTO," terang Fauzi. (Fik/Ahm)