Pengusaha Nilai Pembatasan Solar Tak Adil

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha menilai kebijakan pemerintah yang membatasi penjualan solar dengan pembatasan waktu dan menghapuskan solar di wilayah Jakarta Pusat sangat tidak adil.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S Lukman mengatakan, pembatasan ini justru akan menimbulkan ketidakseimbangan dari sisi biaya bagi pengusaha.

"Ini yang dapat kesempatan subsidi bisa murah, yang tidak dapat akan mahal. Apalagi tempat-tempatnya tertentu yang bisa dapat subsidi akan bikin ketidakseimbangan dan menyulitkan pengusaha," ujarnya di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/014).

Menurutnya, jika pemerintah ingin melakukan penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), maka harus dilakukan pada semua jenis BBM.

"Kalau mau naik, naik semua sehingga fair. Baik dari asosiasi, Kadin sudah lama mendorong kalau memang mau dihapus, silakan dihapus saja tapi terencana dengan baik, bukan dadakan. Kalau dibatasi seperti ini kan jadi tidak jelas siapa yang dapat subsidi, siapa yang tidak dapat," katanya.

Adhi mengungkapkan, kebijakan ini akan memberikan dampak pada kenaikan biaya distribusi sehingga berpotensi juga menaikan harga jual barang di pasaran nantinya.

Selain itu, dengan pembatasan ini paling tidak pengusaha membutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk melakukan penyesuaian terhadap harga barang yang diproduksinya.

"Asumsinya biaya distribusi itu sekitar 5 persen-8 persen terhadap total harga. Dari biaya distribusi biasanya 50 persennya (porsi) untuk BBM jadi kalau ada kenaikan BBM ya dihitung dari sana. Kalau produksi kan sudah tidak ada BBM subsidi, semua full harga komersial, nanti yang terjadi perubahan hanya pada biaya distribusi  saja," jelas dia.

Oleh sebab itu, pengusaha berharap pemerintah dapat kembali mempertimbangkan kebijakan yang sifatnya diskriminatif seperti pembatasan ini.

"Yang penting ini jelas, jangan seperti sekarang, sebagian dibatasi, sebagian dibuka. Prinsipnya bagi buat industri dan pengusaha, ini menyebabkan ketidakjelasan biaya," tandasnya. (Dny/Gdn)