Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan terus mengembangkan kualitas dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam jangka ke depan.
Namun apa yang menjadi keinginan pemerintah tersebut tidaklah mudah mengingat sebagian besar Sumber Daya Manusia di sektor UMKM ini masih rendah yang rata-rata hanya Sekolah Dasar (SD).
"Karena di Indonesia itu 51 persen tenaga kerja pendidikannya SD, jadi jangan bemimpi menerapkan teknologi tinggi di UMKM karena faktanya pendidikan rendah," kata pengamat ekonomi Hendri Saparini di Balai Kartini, Selasa (13/8/2014).
Hendri menambahkan kunci utama untuk meningkatkan kualitas UMKM harus dimulai dari sisi SDM yang terus ditingkatkan kualitas baik melalui pelatihan-pelatihan atau perekrutan pekerja yang selektif.
Selain itu hal yang harus menjadi PR pemerintah dalam meningkatkan daya saing UMKM yaitu mengubah pola UMKM dari yang mayoritas UMKM konsumen menjadi UMKM produsen.
"Pengusaha baru banyak di bidang perdagangan, bukankah kita mendorong UMKM kita jadi produsen. Ini masalah makro keterbatasan supply. Kelas menengah baru banyak tapi tak ada pasokan dalam negeri, semuanya diimpor," ucap Hendri.
Selain itu, bahan baku produk UMKM Indonesia juga masih banyak diimpor. Pemerintah diminta untuk melakukan koreksi untuk menyongsong bonus demografi Indonesia. Banyaknya penduduk harusnya dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia negara produsen, bukan konsumen.
"Sekarang bagaimana mendorong pembiayaan karena UMKM sendiri tidak memerlukan pembiayaan. UMKM harus diubah dulu menjadi produsen," kata Hendri. (Yas/Ahm)
Kualitas SDM Rendah Diklaim Jadi Faktor Sulit Kembangkan UMKM
Ekonom Hendri Saparini mengungkapkan, pemerintah perlu mendorong pelaku usaha kecil menengah untuk meningkatkan kualitas.
Advertisement