Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airline (MNA), Asep Ekanugraha membantah lepas tangan terhadap gaji karyawan Merpati yang sudah tak dibayarkan selama hampir sembilan bulan. Belum lagi Tunjangan Hari Raya (THR) yang tak kunjung terbayar sejak 2013.
"(Pembayaran gaji) harus ada kerangka besar restrukturisasi. Jadi solusinya nggak bisa separuh-separuh," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Restrukturisasi berupa konversi utang menjadi saham atau penyuntikan modal, merupakan salah satu opsi yang ditawarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelamatkan maskapai penerbangan perintis itu.
Dengan mengubah utang menjadi modal, Merpati dapat kembali beroperasi dan mampu membayar gaji pegawainya. Tanpa upaya ini, Merpati tak bisa berbuat apa-apa lantaran semua asetnya sudah dilego untuk melunasi utang. "Seluruh aset sudah kita agunkan," jelas dia.
Asep mengaku, pihaknya belum memperoleh kabar terbaru mengenai keputusan akhir soal restrukturisasi Merpati.
Sedangkan pertemuan antara serikat pekerja dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu hari ini hanya untuk mencari terobosan mengenai pembayaran gaji karyawan.
"Restrukturisasi belum update lagi. Besok akan kita rapatkan (restrukturisasi dan pembayaran gaji)," cetus dia.
Sebelumnya, salah seorang pegawai Merpati mengatakan, serikat pekerja Merpati bakal menemui Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Hal ini menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Kementerian BUMN kemarin, agar pemerintah memberi kepastian mengenai pembayaran gaji dan THR pegawai Merpati.
Pegawai tersebut juga mengeluhkan sikap manajemen yang terkesan lepas tangan atas permintaan mereka. "Manajemen lepas tangan, makanya kami ke Kemenkeu minta supaya ditalangin untuk bayar gaji dan THR kami. Karena kami butuh makan, bayar uang anak sekolah dan sebagainya," pungkas dia.
Advertisement
Sementara saat dikonfirmasi kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani enggan berkomentar terkait kemungkinan pemerintah menggelontorkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Saya nggak tahu itu, saya nggak ikut," jelas dia. (Fik/Nrm)