Transaksi Tunai Capai Ratusan Triliun Rupiah Bisa Picu Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menilai transaksi uang tunai yang mencapai ratusan triliun rupiah dapat memicu terjadinya korupsi dan penipuan. Kondisi tersebut akan menjadi lebih baik jika masyarakat Indonesia dapat menggunakan transaksi non tunai.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengungkapkan, peredaran uang tunai di seluruh Indonesia mencapai Rp 450 triliun dan membengkak menjadi Rp 550 triliun menjelang Lebaran.

"Jumlah itu sangat besar dan ini semuanya uang tunai. Kalau pembayaran dalam bentuk uang besar bisa menggunakan kliring, tapi pembayaran uang kecil atau ritel sampai Rp 7.500 triliun. Dan di Indonesia, sebanyak 31 persen dari Rp 7.500 triliun itu dibayar secara non tunai dan selebihnya tunai," jelas Agus di Mal Mangga Dua, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Sementara dibanding negara ASEAN, lanjut Agus, pembayaran uang kecil non tunai mereka sudah di atas 50 persen. Kondisi transaksi tunai juga terjadi dalam pembayaran dari pemerintah pusat ke Kementerian/Lembaga.

"Bendahara negara atau Kementerian Keuangan mengelola uang Rp 1.800 triliun. Itu nolnya ada 12 lho, jumlahnya banyak. Coba kalau itu transaksi tunai semua, bisa dibayangkan," ucapnya.

Agus menjelaskan, transaksi tunai dapat berimplikasi negatif, seperti korupsi dan penipuan. Tujua, sambung dia, agar ekonomi Indonesia lebih efektif dan efisien serta lebih akuntabel.

"Masyarakat kita banyak yang nggak punya akun perbankan. Sehingga Pak Menko Perekonomian susah memberikan bantuan sosial kepada golongan miskin," lanjut dia.

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) mengatakan, transaksi tunai tak tercatat sehingga berpotensi menimbukan hal-hal negatif.

"Jadinya nggak transparan dan bisa membawa masalah seperti korupsi dan penipuan. Sementara transaksi non tunai mendorong efisiensi dalam segala bidang sehingga dapat bersaing dengan negara lain. Kita perlu berbenah diri karena sebentar lagi memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN," terang dia.

Sedangkan kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengkhawatirkan dengan transaksi tunai menimbulkan terjadinya kebocoran anggaran negara.

"Butuh dukungan perbankan dan operator telepon seluler supaya setiap rupiah dapat ditransfer kepada yang berhak. Tak ada lagi kebocoran, tak ada lagi salah kirim dan setiap rupiah yang masyarakat bayarkan lewat pajak akan dimanfaatkan dengan baik," tukasnya. (Fik/Ahm)