Genjot Transaksi Non Tunai, Bos BI Minta Diskon Pajak

Liputan6.com, Jakarta Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengurangi Pajak Penjualan (PPN) setiap kali berbelanja menggunakan transaksi non tunai. Upaya ini bertujuan mendorong pertumbuhan uang elektronik di Tanah Air.

"Kami meminta Kemenkeu untuk mendiskon PPN kalau belanja pakai kartu ATM. Misalnya yang tadinya 10 persen didiskon jadi lebih rendah," ungkap dia saat meluncurkan Gerakan Nasional Non Tunai di Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Diskon pajak, kata Agus, telah berhasil diterapkan di beberapa negara untuk mendorong transaksi non tunai atau Cash Less Society (CLS). "Korea, Meksiko dan Brazil sukses menerapkannya," ucap dia.

Selain itu, tambahnya, perbankan dapat menggenjot transaksi non tunai melalui program lotre. "Jadi kalau belanja pakai ATM, pengguna bisa dapat poin dan diundi untuk memenangkan hadiah. Itu sangat bagus sekali," papar Agus.

Dia menjelaskan, penggunaan transaksi uang tunai setiap tahun bertumbuh 15 persen. Padahal jika memakai transaksi non tunai, maka akan lebih efisien karena transaksi tunai perlu mencetak, mengedarkan dan menerbitkan uang.

Sementara Direktur Ritel dan Komersial Bank BNI, Darmadi Sutanto menyebut penggunaan transaksi dengan kartu kredit mencapai Rp 275 triliun dan debit Rp 175 triliun walaupun terjadi resesi ekonomi.

"Sedangkan transaksi uang elektronik baru mencapai Rp 1 triliun. Jadi perbankan harus lebih aktif menggenjot transaksi non tunai, seperti untuk pembelian tiket TransJakarta dan kereta api commuter line," tandasnya. (Fik/Gdn)