SBY Sebut Proyek MP3EI Dongkrak Ekonomi Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) telah mendorong pembangunan ekonomi tidak hanya di DKI Jakarta tetapi juga di seluruh provinsi di Indonesia.

Dalam pidato Hari Raya Ulang Tahun ke-69 Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung  MPR dan DPR, Jumat (15/8/2014), SBY menyampaikan potensi pembangunan ekonomi di provinsi Indonesia dapat dibangun secara produktif. Dengan pembangunan itu mendorong sejumlah kota di Indonesia mampu mencatatkan prestasi.

"Makassar pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari Tiongkok. Kota Batu menjadi tujuan turis di Asia. Lalu Banyuwangi pangkas kemiskinan dari 20 persen menjadi 9 persen dalam 3 tahun," kata SBY.

SBY menambahkan contoh lain seperti, kota Bandungberambisi membangun silikon valley. Lalu Maluku menjadi lumbung perikanan, dan masih banyak contoh lain di seluruh Indonesia.

"Percepatan koridor ekonomi di pusat wilayah dan industri di masing-masing koridor telah menggali potensi daerah. Sejak 2011, 382 proyek MP3EI telah direalisasikan yang terdiri dari 280 proyek infrastruktur, 174 sektor riil dengan total nilai Rp 854 triliun," tutur SBY.

Selain itu, SBY juga mengapresiasi pencapaian pembangunan proyek infratruktur yang kini sebagian besar banyak dilakukan di luar Jawa. Total nilai proyek pembangunan infrastruktur itu sekitar Rp 544 triliun.

"Kita bangga ada bandar udara megah di Makassar, Balikpapan, dan Bali, serta bandara Soekarno Hatta. Lalu jalan tol atas laut di Bali, dan rel kereta bandara Medan, jembatan kelok 9 di Sumatra Barat. Ini makin memacu kegiatan ekonomi masyarakat," kata SBY.

Ia pun terus mendorong pembangunan infrastruktur yang terhambat dan mandek agar Indonesia menjadi raksasa ekonomi dunia. SBY menyebutkan, tanpa infrastruktur lengkap dan modern tak mungkin Indonesia menjadi raksasa ekonomi dunia.

Oleh karena itu, ia terus mendorong peningkatan pembangunan infrastruktur yang terhambat mungkin karena alasan logistik dan politik untuk segera diselesaikan. Hal itu dilakukan agar dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat. (Fik/Ahm)