Sukses

Dirut BUMN Harus Siap Dipecat

Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino mengisahkan pengalaman betapa sulitnya menjadi pemimpin di perusahaan pelat merah.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino mengisahkan pengalaman betapa sulitnya menjadi pemimpin di perusahaan pelat merah. Selain kerap mendapat tekanan dan intervensi, Dirut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga harus mempersiapkan mental kuat jika sewaktu-waktu diberhentikan.

"Jadi Dirut BUMN itu susah, tidak gampang. Harus punya pilihan berani stop intervensi dari luar. Berani melawan orang-orang yang intervensi, tapi juga harus siap mengundurkan diri atau siap diganti," ungkapnya usai menghadiri acara 'Forbes Indonesia Leadership Forum' di Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Lebih jauh Lino mengatakan, dirinya kerap mendapat tekanan dan intervensi dari dalam maupun luar. Apalagi di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, selalu dibanjiri pengusaha-pengusaha kelas kakap yang mampu melakukan perbuatan demi kepentingan pribadi dan keberlangsungan bisnisnya.

"Di Tanjung Priok itu semua departemen ada, nggak ada yang kayak di Pirok. Kalau di stasiun kereta api cuma orang-orang kecil saja, tapi di pelabuhan banyak pengusaha kelas atas. Mereka bisa semua (intervensi) tapi kita butuh keberanian stop intervensi itu. Surat kaleng saja saya sering menerimanya," paparnya.

Namun demikian dia mengaku, keberanian melawan tersebut harus dibarengi dengan "sikap yang bersih". Artinya Lino mengimbau agar Dirut BUMN tak mempunyai utang budi kepada siapapun.

"Jika kita punya utang, bisa dengan mudah ditekan. Siapapun itu, kita juga harus siah diganti atau dicopot jabatan. Kalau nggak, maka akan ada kompromi, dan kompromi itu sama dengan utang. Akhirnya jadi boomerang sendiri buat kita. Makanya saya nggak mau punya utang ke siapa-siapa," terangnya.

Lino mengaku, dirinya tak khawatir bila sewaktu-waktu Menteri BUMN mencopot jabatannya sebagai orang nomor satu di Pelindo II. "Asal niat kita bekerja untuk orang banyak, saya nggak takut melawan. Yang penting kita berani dan punya sikap. Kalau Priok macet, bukan karena pelabuhan tapi karena Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, imigrasi dan sebagainya," tandasnya. (Fik/Ndw)