Sukses

Jangan Salahkan Pertamina Soal Kelangkaan BBM

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menilai kuota konsumsi yang ideal adalah di angka 48 juta kl bukan 46 juta kl.

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat energi meminta agar masyarakat tidak menyalahkan PT Pertamina (Persero) dalam kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi saat ini. Kelangkaan tersebut merupakan dampak yang terhindar dari penghematan untuk menjaga konsumsi BBM subsidi di level 46 juta kiloliter (kl).

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan menjelaskan, banyak masyarakat yang menganggap bahwa kelangkaan BBM subsidi yang terjadi saat ini disebabkan oleh PT Pertamina (Persero) karena tak mau menjual premium dan solar. Padahal dalam hal ini Pertamina hanyalah sebagai operator.

"Sebenarnya Pertamina tidak salah karena pertamina hanya sebagai operator di lapangan, jangan seolah-olah salahkan Pertamina, mereka kan diberikan mandat 46 juta kl bisa cukup sampai akhir tahun, lalu mereka ambil langkah apa saja agar pasokannya aman hingga akhir tahun, termasuk ini," katanya saat berbincang dengan Liputan6.com, Senin (25/8/2014).

Mamit menambahkan dengan pola hidup masyarakat Indonesia, dirinya menilai kuota konsumsi yang ideal adalah di angka 48 juta kl bukan 46 juta kl.

Untuk itu, dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk tahun 2015 kuota konsumsi BBM subsidi untuk tetap berada di angka 48 juta kl sesuai dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

"Alangkah baiknya kembali ke 48 juta kl lagi sehingga masyarakat kita paling tidak, tidak ada kelangkaan dimana-mana," tegasnya.

Lebih lanjut, pembatasan BBM Subsidi seperti apa yang dilakukan saat ini dinilai lebih menimbulkan kepanikan di masyarakat yang berkelanjutan.

Hal yang lebih ideal daripada pembatasan BBM subsidi adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Mamit menilai kenaikan tahap pertama yang paling ideal antara Rp 1.000 sampai Rp 2.000 per liternya.

"Mau tidak mau yang namanya BBM itu kan energi, berapapun harganya pasti masyarakat akan membeli karena mereka butuh," pungkasnya.

Mulai 18 Agustus 2014, Pertamina telah melakukan pemangkasan jatah harian BBM subsidi di setiap SPBU dari 5 persen hingga 15 persen sebagai dampak pengurangan kuota BBM subsidi 2014.

Pertamina mendorong agar orang-orang mampu membeli BBM non subsidi seperti Pertamax, agar tak terjadi antrean kendaraan. (Yas/Gdn)


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini