DPR Tagih SBY Berbagi Beban Subsidi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menagih janji kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak membebani pemerintahan baru.

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie O.F Palit menuturkan, saat ini belum ada tanda-tanda kalau pemerintahan SBY mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau dilihat dari APBN-P 2014 ada carry over subsidi energi 2015 Rp 50 triliun. Rp 45 triliun dari BBM dan Rp 3 triliun sekian dari listrik. Ada carry over. PDIP dalam pembahasan APBN-P minta tidak ada carry over. Janji SBY tidak bebani pemerintah yang akan datang," kata dia gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Hal itu diperparah dengan penerimaan target blok Cepu yang tidak diperhitungkan dalam penerimaan 2014. "Ada 66 ribu barel yang belum diperhitungkan penerimaan 2014," lanjutnya.

Oleh karena itu, Dolfie meminta agar SBY segera memangkas subsidi BBM untuk memenuhi janjinya supaya tidak membebani pemerintah ke depan. Artinya, jika itu tidak dilakukan artinya ruang fiskal pemerintah ke depan sempit. Menurut Dolfie, hal itu akan menghalangi program pemerintah presiden terpilih yakni Joko Widodo.

"2015 itu ruang fiskalnya tidak terlalu lebar. Dengan beban Rp 50 triliun. Artinya jatah program pemerintahan baru sudah terpakai Rp 50 triliun," tukasnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015, alokasi belanja energi sekitar Rp 433,5 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk energi Rp 363,5 triliun dan non-energi Rp 70 triliun.

Alokasi anggaran subsidi energi itu terdiri atas subsidi BBM dan listrik itu lebih rendah bila dibandingkan dengna APBN-P 2014 yang mencapai Rp 453,3 triliun. Sementara subsidi non-energi pada RAPBN 2-15 naik dibandingkan APBN-P 2014 yang mencapai Rp 57,2 triliun. (Amd/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!