Bangun Tol Laut, Jokowi Diminta Jangan Pakai Uang Negara

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo dalam visi misinya dalam lima tahun ke depan berencana membangun konsep tol laut demi menurunkan biaya logistik di Indonesia.

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri mengaku hal itu menjadi hal yang pantas untuk didukung, hanya saja ada satu syarat, yaitu tidak boleh menggunakan dana APBN.

"Itu bagus, tapi pembangunan Tol laut Jokowi jangan pakai APBN, Malaysia saja bisa dan sudah dibuktikan Putra Jaya yang tidak lewat APBN mereka. Mereka punya skema pendanaan financial outsourcing strategic," jelas dia di kantor INDEF, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Didin menjelaskan hal itu juga harus menjadi tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kontribusi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan adanya kontribusi swasta tersebut maka akan membantu pemerintah untuk lebih mengalokasikan pendanaan dalam APBN ke sektor yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti ke sektor pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut, menurut Didin, RAPBN 2015 yang sudah disahkan masih terserap di sektor pelayanan umum layaknya pembayaran gaji pegawai, pembayaran utang dan subsidi BBM.

"Alokasikan ke yang tepat sasaran untuk infrastruktur, membangkitkan UMKM. Saat ini UMKM masih belum maksimal karena perbankan klaim pembiayaan sudah 20 persen untuk UMKM, tapi realnya 5 persen," tegas dia. (Yas/Nrm)