Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Jusuf Kalla mengaku tidak berkeberatan jika beban untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dilimpahkan kepada pemerintah yang akan dipimpinnya bersama Presiden Terpilih Joko Widodo.
"Nggak apa-apa kalau pemerintah sekarang ragu-ragu. Yang penting negara selamat, yang penting negara tidak bangkrut," ujar dia di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Pria yang akrab disapa JK tersebut menilai risiko jika terjadi kenaikan harga tidak dilakukan adalah akan terjadinya antrean pada SPBU terus menerus seperti yang terjadi dalam beberapa hari belakangan.
"Kalau sekarang (dinaikan) itu untuk mengamankan pemerintah sekarang dan jangan terjadi antrean, kalau pemerintah sekarang ingin antrean terjadi terus menerus, silahkan saja," lanjut dia.
JK mengaku sadar kenaikan harga BBM ini cepat atau lambat memang harus dilakukan. Jika tidak maka akan menganggu keuangan negara dan berimbas pada kondisi ekonomi nasional.
"Ini biar bisa bayar pembangunannya, gajinya, karena kalau tidak maka pada suatu waktu likuiditas pemerintah akan habis. Padahal uang itu hanya habis pada knalpot-knalpot mobil. Mana mau kalian jalan jelek, rumah sakit tidak bisa dibangun, pertanian tidak bisa dibangun, tapi hanya habis dana itu habis di knalpot-knalpot mobil," tegas JK.
Sementara itu, mengenai besaran dan waktu yang tepat untuk menaikan harga BBM bersubsidi ini, JK menyatakan perlu pembahasan lebih dalam. Namun kapan pun kenaikan tersebut dilakukan, dia mengaku sudah siap.
"Nanti pemerintah yang memutuskannya, nanti lah itu. (Kenaikan harga BBM) kapan aja, mau besok juga oke," tandas dia. (Dny/Nrm)
Jusuf Kalla Ngaku Siap Naikkan Harga BBM Subsidi
Risiko jika terjadi kenaikan harga BBM tidak dilakukan adalah akan terjadinya antrean pada SPBU terus menerus.
Advertisement