Usul Pengusaha Soal BBM Bersubsidi untuk Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha meminta pemerintahan baru yang dipimpin presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus ketimbang bertahap. Langkah itu dilakukan agar pengusaha memiliki perhitungan untuk rencana bisnis ke depan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menuturkan, pemerintahan yang akan dipimpin oleh Jokowi selama lima tahun mau tidak mau harus menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Naiknya mesti sekaligus, mungkin pada mula pemerintahan Jokowi-JK ini akan dinaikkan lah. Saya tidak tahu, mungkin kenaikan yang sekitar saya dengar Rp 3 ribu masih ada subsidi Rp 2 ribu, kita bisa hadapi itu, kita bisa hitung dari sekarang," ujar Sofyan, Kamis (28/8/2014).

Menurut Sofjan, meski kenaikan harga BBM nanti akan memberikan dampak pada inflasi dan lonjakan biaya produksi, namun hal itu akan diantisipasi oleh para pengusaha. Sehingga dia juga tidak yakin akan spekulasi yang dilakukan pengusaha jika harga BBM dinaikkan.

"Kami sebagai pengusaha itu bisa menjaga tidak ada spekulasi-spekulasi, cari untung pengusaha sebesar-besarnya. Yang akan naik itu logistik kita sedikti, tapi tidak akan besar saya kira. Paling banyak transportasi itu naik barangkali 10 persen kalau naik Rp 3 ribu. Tapi pemerintah bangun infrastruktur," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Kebijakan BBM Bersubsidi Jadi Bom Waktu

Kebijakan BBM Bersubsidi Jadi Bom Waktu

Sofyan menilai, ketidakberanian pemerintahan SBY untuk menaikkan harga BBM bersubsidi maka hanya menjadi bom waktu yang siap meledak pada pemerintahan mendatang.

"Dia (pemerintaha SBY) sudah bilang nggak mau. SBY bilang nggak mau kemarin, ya sudah Jokowi saja lah. SBY sudah 5 tahun nggak mau terus sekarang pun pasti nggak mau. Pasti tinggalkan bom waktu, tapi sudahlah mau apa, dia maunya begitu," ujar Sofjan.

Sofjan menyatakan, harga BBM bersubsidi harus dinaikkan untuk memberikan kepastian kepada pengusaha. "Harus dinaikkan, setelah itu kami lebih tenang bekerja. Sekarang tidak ada kepastian," tutur Sofjan.

Ia mengatakan, ini yang menjadi alasan mengapa pengusaha sejak dulu mendesak pemerintah untuk melakukan penghapusan subsidi BBM untuk dialihkan ke sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur.

"Ini lah contoh kenapa kami berusaha mendukung kenaikan itu. Sejak 5 tahun dibicarakan nggak naik-naik. Akhirnya kita berkelahi sendiri dan kita dimainkan saja sama orang-orang dimanfaatkan. Kita terlambat membangun infrastruktur," lanjutnya.

Selain itu, ketidakpastian soal penghapusan subsidi ini membawa dampak buruk di lapangan seperti terjadinya antrean panjang pengguna kendaraan pribadi di SPBU beberapa waktu lalu.

"Pegawai kami antrean berjam-jam jadi dia nggak bisa masuk. Akhirnya terlambat masuknya ke pabrik. Pengusaha kerugiannya di sana. Dia mesti beli di pasar gelap. Daripada gitu sudah naikkan saja. Yang penting barang itu ada mau naik harga itu urusan lebih baik daripada barangnya nggak ada," tandasnya. (Dny/Ahm)

*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!