Siapa Pengganti Posisi 7 Menteri yang Mundur?

Presiden SBY 2 — (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Sebelum pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 21 Oktober 2014, Indonesia lebih dulu akan kehadiran anggota DPR periode 2014-2019. Ada tujuh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang siap menduduki kursi parlemen.

Pelantikan anggota DPR dilakukan sebelum masa jabatan para menteri itu berakhir. Rencananya, pelantikan dijadwalkan pada 1 Oktober ini sehingga ketujuh menteri tersebut diminta segera mengundurkan diri.

Sayangnya menurut Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrian Pasha, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai dengan saat ini belum menerima sepucuk surat pengunduran diri dari tujuh menteri yang terpilih masuk komplek Parlemen, Senayan.

Para menteri itu, antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (PKS) Tifatul Sembiring, Menteri Kehutanan (PAN) Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi dan UKM (Partai Demokrat) Syarief Hasan.

Adapula Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PKB) Helmi Faishal Zainy, Menteri ESDM (Demokrat) Jero Wacik, Menteri Perhubungan (Demokrat) EE Mangindaan, dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PKB) Muhaimin Iskandar.

"Sementara ini (Presiden) belum menerima surat pengunduran diri dari tujuh menteri itu," ungkap dia dalam pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Dijelaskan Julian, Presiden SBY bakal segera menunjuk pengganti tujuh menteri tersebut. Namun karena waktu pemerintahan KIB II yang tinggal tersisa satu setengah bulan, Presiden hanya akan memilih dua opsi untuk mengisi tujuh kursi kosong itu.

"Kemungkinan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dan atau adintrim oleh Menteri Koordinator yang membawahi bidangnya," terangnya.

Itu artinya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) berpeluang merangkap jabatan di enam kementerian, kecuali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pasalnya Kementerian yang dipimpin Tifatul Sembiring ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Namun ketika dikonfirmasi lebih jauh, Julian enggan mengomentari hal tersebut, termasuk membocorkan opsi apa yang akan dipilih antara penunjukkan Plt atau adintrim. "Ditunggu saja, yang pasti penunjukkannya harus dilakukan sebelum pelantikan DPR," tukas dia. (Fik/Nrm)