Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memastikan krisis listrik di Kalimantan Barat (Kalbar) akan dituntaskan dengan cara yang paling manjur dibanding daerah lain di Indonesia yaitu mengimpor listrik dari Malaysia.
Saat ini PT PLN (Persero) sedang mempercepat pembangunan transmisi listrik di perbatasan Indonesia-Malaysia yang akan dipakai untuk mengimpor listrik dari Serawak Malaysia ke Pontianak, Kalbar.
"Kini sedang diselesaikan pembangunan jaringan listrik besar 150 kilovolt (kV) dari Jagoi Babang di perbatasan dengan Serawak menuju Bengkayang sejauh 70 kilometer (km)," kata Dahlan dalam pesan singkatnya, Minggu (14/9/2014).
Advertisement
Di sisi lain, perusahaan Malaysia juga sedang menyelesaikan jaringan listrik yang sama dari Jagoi Babang menuju pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang sangat besar di Serawak, yang terletak 70 km dari perbatasan.
Menurut Dahlan, pembangunan jaringan listrik antar negara tersebut sedang dikebut pengerjaannya dan akan selesai akhir Desember 2014. Jaringan listrik dari Bengkayang ke Singkawang sejauh 60 km sudah selesai dikerjakan bulan lalu sehingga akan menyambung dari Singkawang-bengkayang-Jagoi Babang terus ke Serawak.
"Sedangkan jaringan dari Singkawang ke Pontianak bisa menggunakan jaringan lama yang sudah sangat besar kapasitasnya," ungkap mantan bos PLN ini.
Dengan selesainya pembangunan jaringan antar negara tersebut maka krisis listrik di Pontianak berakhir. Sebab jumlah listrik yang dialirkan dari Serawak ke Pontianak mencapai 230 MW. "Satu jumlah yang luar biasa besar. Industri-industri di Kalbar akan segera dapat listrik yang amat cukup," terangnya.
Dahlan menjelaskan, kontrak pasokan listrik dari Serawak tersebut berlaku mulai Juni tahun depan, tapi kalau jaringan bisa selesai lebih cepat bisa saja listrik dialirkan lebih awal. Sebab PLTA dengan kapasitas 3.000 MW tersebut sudah selesai dibangun tahun lalu dan sudah siap memasok ke Pontianak kapan saja.
Namun, lanjut dia, satu-satunya kendala tinggal pembangunan satu Gardu Induk 150 kV di Bengkayang. Pasalnya. dana APBN-nya di Kementerian ESDM belum disediakan. Padahal membangun gardu induk itu perlu setidaknya 6 bulan.
"Karena itu saya minta PLN sendiri saja yang membangun. Memang PLN takut kalau membangun sendiri dianggap melanggar dan menjadi tindak pidana, tapi demi rakyat Kalbar yang sudah lama menderita, harus ada keberanian menerobos kebuntuan seperti itu," pungkasnya. (Dny/Ndw)