Pengusaha Tak Masalahkan Struktur Kabinet Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan pengusaha tidak terlalu mempermasalahkan jumlah kementerian yang nantinya akan dibentuk dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Kabinet Jokowi). Para pengusaha mementingkan kinerja dari para menteri yang mengomandoi kementerian tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sofjan Wanandi mengatakan, para pengusaha tidak terlalu mempermasahkan soal struktur kabinet tersebut. Menurutnya yang terpenting yaitu bagaimana para menteri yang terpilih nanti mampu menjalankan tugas dengan baik.

"Untuk struktur kabinet apakah besar, kecil, ramping, itu yang tahu pemerintahanya. Tapi buat kami yang penting tugasnya. Kami hanya melihat apakah orangnya kredibel yang bisa meningkatkan kami ke luar negeri. Seperti orang-orang dari parpol yang lama buat kami hancur," ujarnya ujarnya dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Seperti diketahui, Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mengumumkan struktur kabinet pemerintahannya. Dalam struktur tersebut, Jokowi tetap mempertahankan jumlah 34 kementerian seperti pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sofjan melanjutkan, banyak kalangan profesional di luar pemerintahan yang mampu menjalankan tugas sebagai menteri dengan baik. Tetapi dari kalangan parpol pun juga tidak sedikit yang mempunyai kemampuan untuk memimpin kementerian. Sehingga tinggal bagaimana presiden dan wakil presiden terpilih mampu memilih susunan menterinya dengan baik.

"Yang penting lebih efisien dan bertanggung jawab. Kalangan profesional juga ada yang dari partai politik. Tujuan utamanya mencegah saja, kami juga tidak boleh juga menuduhkan dari partai itu tidak baik. Tidak boleh," katanya.

Khusus untuk jabatan menteri dari kementerian yang terkait dengan perekonomian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM yang rencananya akan diangkat dari kalangan non-parpol dalam kabinet Jokowi tersebut, Sofjan menyatakan dukungannya.

Bila perlu ditambah lagi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan.

"Saya pikir yang paling penting menteri ekonomi itu tidak bisa disalahgunakan. Seperti Pertanian dipegang oleh orang partai jadi rusak. Mungkin ditambah lagi dengan Kemenlu, Kemendagri. Kalau Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan hanya berupa kebijakan, itu tidak apa-apa dari parpol," tandasnya.


*Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!