Kemana Jokowi Cari Dana Rp 92,7 Triliun buat Infrastruktur?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) gencar merencanakan program pembangunan maupun pengembangan infrastruktur selama periode 2014-2019. Sayangnya sejumlah proyek prioritas yang siap digolkan pada tahun depan bakal terhadang persoalan anggaran.

 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, terjadi gap atau kekurangan anggaran bidang infrastruktur 2015 senilai Rp 92,74 triliun. Pasalnya ketersediaan anggaran negara hanya Rp 143,90 triliun. Sementara total kebutuhannya menembus Rp 236,64 triliun.      

 

Lalu dari mana pemerintah Jokowi dapat menambal kekurangan anggaran itu?.

 

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani menyarankan agar pemerintah Jokowi mengurangi anggaran subsidi energi yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2015.  

 

Porsi anggaran subsidi terbesar disedot untuk bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 291,1 triliun. Sedangkan dana subsidi listrik sebesar Rp 72,4 triliun.

 

"Tambahan anggaran bisa diperoleh dari penghematan subsidi energi apapun kebijakannya, seperti kenaikan harga BBM, pengendalian dan pembatasan," ungkap Askolani kepada wartawan di Jakarta, seperti ditulis Rabu (17/9/2014).

 

Dengan upaya penyesuaian harga pun, anggaran yang bisa dihemat belum mampu mengejar kekurangan Rp 92,7 triliun.

 

Sebab, tambahnya, besaran kenaikan harga harus ditopang asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan harga minyak mentah Indonesia. 

 

Apabila Jokowi betul-betul mengambil kebijakan kenaikan harga sebesar Rp 3.000 per liter di tahun depan, Askolani menghitung, penghematannya akan mencapai puluhan triliun rupiah sepanjang 2015. 

 

"Penghematan subsidi energi dari upaya kenaikan harga dan pembatasan, nggak akan setinggi yang dibutuhkan pemerintah baru. Jika menaikkan harga Rp 3.000 per liter memberi penghematan cukup signifikan sampai di atas Rp 50 triliun," jelasnya.  

 

Sehingga perlu ada upaya lain dari pemerintah Jokowi agar sanggup menambal kekurangan dana proyek infrastruktur di 2015. 

 

"Bisa dari memaksimalkan penerimaan negara, pengendalian belanja, sampai merubah defisit karena bersifat terbuka. Tergantung pilihan dan plus minusnya," tandas Askolani. 

 

Dari laporan Bappenas, ada tiga kategori program infrastruktur besar Jokowi dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015, yakni peningkatan ketahanan air, peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar serta penguatan konektivitas nasional. 

 

 

Pembangunan atau peningkatan jaringan irigasi seluas 71 ribu hektare (ha), dan rawa seluas 39 ribu ha

 

Pembangunan (lanjutan) 21 waduk, 9 waduk baru dan embung sebanyak 513 Pengendalian banjir sepanjang 600 kilometer (km) serta rehabilitasi banjir sepanjang 450 km

 

Pembangunan sarana dan prasarana air baku 11 meter kubik per dek

 

 2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar

 

Meningkatkan rasio elektrifikasi dari 83,2 persen menjadi 85,2 persen

 

Meningkatkan akses air minum dari 70 persen menjadi 70,25 persen melalui pembangunan SPAM kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 206, regional di 5 kawasan IKK sebanyak 133 IKK, SPAM di 316 desa, SPAM di 25 kawasan khusus

 

Meningkatkan akses sanitasi dari 60,5 persen menjadi 62,4 persen melalui infrastruktur air limbah di 240 kawasan, drainase perkotaan di 34 kabupaten/kota, tempat pemrosesan akhir sampah 54 kabupaten/kota dan tempat pengolahan sampah terpadu di 97 kawasan

 

Menangani perumahan kumuh dari 10 persen menjadi 8 persen melalui pembangunan PSU sebanyak 105 ribu unit, penataan kumuh seluas 2.000 ha, pembangunan perumahan swadaya 5.000 unit serta penyediaan infrastruktur pemukiman perkotaan di 85 kawasan

 

 

Preservasi jembatan 9.652 meter, peningkatan kapasitas atau pelebaran jalan 1.237 km, penggantian jembatan 2.296 meter, pembangunan jalan baru 258,9 km, pembangunan flyover atau underpass 2.044,8 meter, pembangunan jalan tol 23,32 km, serta pembangunan jalan dan jembatan di kawasan strategis; perbatasan; pulau terpencil; terluar sepanjang 739,4 km dan 1.414 meter

 

Pembangunan jalur kereta api sepanjang 100 km dan peningkatan kapasitas sepanjang 700 km meliputi wilayah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Medan, Lintas Selatan Jawa dan Lintas Timur Sumatera

 

Pembangunan prasarana penyeberangan baru di 59 lokasi, 14 dermaga sungai dan 3 dermaga danau

 

Penyediaan armada perintis 13 kapal di wilayah Timur Indonesia, pembangunan atau peningkatan pelabuhan di 167 lokasi. Juga pengembangan 8 bandara yang akan dioperasikan pada 2015, pengadaan 2 unit pesawat kalibrasi, 2 unit pesawat penumpang perintis, lanjutan pembangunan bandara Tjilik Riwut dan Singkawang.