Sukses

Subsidi BBM Biang Kerok Anggaran Infrastruktur Kurang

Menaikkan harga BBM jadi cara paling mudah untuk menutupi kekurangan anggaran infrastruktur.

Liputan6.com, Jakarta Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kekurangan dana sebesar Rp 92,74 triliun untuk mewujudkan program-programnya di tahun depan. Tambahan anggaran diperlukan untuk membiayai program bidang infrastruktur di 10 Kementerian/Lembaga (K/L).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, sebenarnya cara untuk menutup kekurangan anggaran tersebut sangat mudah, yaitu dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Dengan begitu anggaran subsidi BBM berkurang dan mengalihkan anggarannya pada bidang infrastruktur.

"Makannya saya kasih tahu, biang keroknya balik lagi ke Rp 360 triliun (anggaran subsidi BBM) tadi yang tidak jelas kemana itu," ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2014).

Bahkan menurutnya, dengan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 360 triliun tersebut, bukan hanya bisa menambal kekurangan anggaran infrastruktur saja, tetapi bisa mengatasi semua masalah perekonomian Indonesia.

"Jadi bisa dibayangkan saja kalau ada tambahan negara Rp 360 triliun seperti apa hebatnya ekonomi kita, itu saja. Itu sumber dari masalah itu semua," katanya.

Dia juga menyatakan sebenarnya pihak swasta dalam negeri ingin membantu pemerintahan merealisasikan pembangunan infrastruktur, namun terkendala pada modal dan pinjaman dari pihak bank.

"Kalau dalam proyek infrastruktur kita ikutan, yang akan mmberikan keuntungan itu kalau pinjamannya jangka panjang. Proyek infrastruktur itu tidak ada yang dalam 4 tahun itu balik modal. Nah kalau pinjaman jangka pendek, sedangkan mengerjakan proyek yang tingkat pengembaliannya jangka panjang, ya tidak cocok dong," jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintahan mendatang diharapkan mempunyai inisiatif untuk membentuk bank pembangunan yang bisa memberikan pinjaman bagi pembangunan infrastruktur dengan tempo pengembalian utang jangka panjang dan bunga yang rendah.

"Solusinya, harus ada bank pembangunan infrastruktur. China bikin itu buat Asia, karena dia tahu Asia perlu ini, duitnya China kan banyak. Kita minta duit dari China, dari World Bank dari mana-mana, nahitu kan bunganya cuma 1 persen-2 persen," tandasnya. (Dny/Ndw)