Menteri Dapat Dana Operasional Ratusan Juta Rupiah, Wamen Nihil

Liputan6.com, Jakarta - Peniadaan posisi Wakil Menteri (Wamen) dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan membuat anggaran negara makin efisien. Negara tak perlu mengalokasikan gaji untuk Wamen, kecuali pada Kementerian yang dianggap masih layak diperbantukan dengan jabatan Wamen.

Tapi jika dilihat lebih dalam, penghematan anggaran lewat penghapusan Wamen kurang signifikan mengingat negara tak menggelontorkan dana khusus bagi operasional sehari-hari Wamen selama menjalankan tugasnya.

Hal ini tentu berbeda dengan fasilitas yang diperoleh Menteri. Masing-masing orang nomor satu di Kementerian mengantongi jatah dana operasional yang dialokasikan khusus dari kas negara.

"Untuk Wamen tidak ada dana operasional khusus, tapi dialokasikan sesuai kegiatan yang diusulkan berbasis output," ungkap Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam pesan singkat yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Lanjutnya, dana operasional kegiatan untuk Wamen disesuaikan dengan kemampuan bujet setiap Kementerian atau Lembaga sehingga setiap instansi menyediakan dana operasional berbeda bagi Wamen.

Sementara dana operasional Menteri sudah dipatok dalam nilai tertentu. Ternyata dana operasional antara Menteri non Koordinator dengan Menteri Koordinator pun berbeda.

"Dana operasional Wamen nggak ada, jadi pakai dana operasional rutin Kementerian atau Lembaga yang bersangkutan. Sementara dana operasional Menteri rata-rata Rp 100 juta - Rp 120 juta per bulan, dan Rp 120 juta - Rp 150 juta dialokasikan untuk Menko," imbuh Kunta.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menyebut penghematan meniadakan jabatan Wamen sangat kecil.

"Penghematannya tidak banyak, tak signifikan karena anggarannya jauh lebih kecil dari dana operasional Menteri. Tergantung bujet masing-masing Kementerian atau Lembaga sehingga sangat terbatas," paparnya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat, Ina Primiana menyambut positif rencana dari Jokowi untuk menghilangkan posisi wamen. "Keputusan Jokowi menghapus Wamen sangat tepat, saya mendukung," ucap dia.

Ina menilai, penghapusan jabatan dapat digantikan dengan keberadaan pejabat Eselon I di setiap Kementerian atau Lembaga. Pejabat tersebut misalnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) atau Direktur Jenderal (Dirjen). (Fik/Ndw)