Jokowi Perlu Membentuk Kementerian Koordinator Maritim

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden Terpilihn Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi JK) dinilai perlu menambah satu kementerian yang bertugas melakukan koordinasi pada bidang kelautan dan perikanan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara maritim dan mempunyai potensi laut yang sangat besar.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, tambahan kementerian koordinator (kemenko) yang harus dibentuk oleh Joko Widodo adalah Kemenko Maritim.

"Kami melihat persoalan maritim dan kelautan itu complicated. Jadi menurut saya lebih baik ada Kementerian Koordinator Maritim," ujarnya dalam diskusi Bedah Roadmap Sektor Kelautan dan Perikanan Kadin untuk Pemerintah di Kantor Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014).

Dia menjelaskan, nantinya Kemenko Maritim ini bisa membawahi kementerian dan lembaga negara yang berkaitan dengan sektor perikanan dan kelautan dan wisata bahari seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Dewan Keautan dan lain-lain.

"Menurut kami, adanya Menko Maritim itu solusi yang terbaik untuk mengurusi masalah yang terjadi di laut kita," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Tim Rumah Transisi Jokowi-JK bidang Kelautan dan Perikanan, Larasati mengatakan akan menyampaikan usulan tersebut kepada Jokowi-JK.

"Kami terima ya usulan Kemenko Maritim ya. Karena di dalam RUU Kelautan yang baru juga ada. Tapi ini nanti berpulang kepada Pak Jokowi dan JK bagaimana beliau menyikapinya, bagaimana untung dan ruginya. Bagaimana kita langsung start dan lari. Jangan sampai sesuatu itu malah menghambat program-program," tandasnya. (Dny/Gdn)