Tim Transisi Jokowi-JK Dorong Audit Petral

Liputan6.com, Jakarta - Tim Transisi Jokowi-JK meyakini Pertamina Energy Trading Limited atau Petral sebagai salah satu sumber masalah energi di Indonesia. Berkembang wacana untuk pembekuan Petral. Namun, hal itu baru akan dilakukan setelah lembaga itu diaudit.

"Muncullah gagasan di situ bahwa diperlukan suatu audit, jadi tema sentralnya sebenarnya adalah audit Migas, di dalam audit itu bahwa sekiranya memerlukan implikasi untuk memberhentikan sementara sebelum kemudian diaktifkan kembali," terang Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (23/9/2014).

Hasto mengatakan audit tersebut dibutuhkan untuk melihat apakah sektor energi di Indonesia sudah berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusi. Ia menegaskan sikap Tim Transisi pada wacana pembekuan Petral masih kajian semata.

"Terhadap usulan tersebut, apa sikap transisi yakni melakukan kajian. Dan ini sudah menjadi bahasa umum, di mana apa yang kami sampaikan sudah menjadi suatu keinginan dari mereka-mereka yang ingin melihat indonesia berjaya di sektor perminyakan," ucapnya.

"Ini baru usulan, ini nanti Pak Jokowi-JK yang akan memutuskan," tegas Wasekjen PDIP itu.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK lainnya, Akbar Faisal menjelaskan pembekuan memang perlu dilakukan karena Petral termasuk bagian dari masalah distribusi minyak Indonesia.

"Dari perjalanan kasus, peristiwa, dan hal-hal yang menyangkut perminyakan nasional kita, sudah lama sekali kita melihat Petral bagian dari masalah besar. Maka kemudian ketika itu yang akan diamputasi ya tentu saja kami harus melakukan itu (pembekuan)," tutur Akbar Faisal.

Ketua DPP Nasdem itu menjelaskan dirinya memperhatikan pernyataan pengamat energi sekaligus anggota DPR terpilih 2014-2019 Kurtubi, bahwa ada masalah di Petral. Akbar menuturkan akan ada bagian yang dihilangkan untuk revolusi di bidang energi.

"Ada satu kata harus dihilangkan dari sistem distribusi kita yaitu pihak ketiga dan itu yang kita lakukan," katanya. (Silvanus Alvin/Gdn)