Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan meminta penjelasan dari Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla terkait dengan kesiapannya mengalokasikan dana Rp 300 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Dana itu akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
Menteri Keuangan, Chatib Basri usai acara Apresiasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk Kementerian dan Lembaga enggan menyebut sumber-sumber anggaran yang bisa dihemat pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya tidak tahu. Kalau Tim Transisi sudah tahu angkanya (Rp 300 triliun) pasti mereka tahu sumbernya dari mana. Mereka sudah kasih statement, maka mereka harus menjelaskannya. Nanti saya baru pelajari," terang dia di kantornya, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Sementara untuk agenda pertemuan dengan Tim Transisi Jokowi-JK, Chatib mengaku belum menerima suratnya dari pihak Presiden ke-7 ini.
Sebelumnya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah mengadakan diskusi dengan Tim Transisi Jokowi-JK yang dipimpin Rini Soemarno, kemarin sore (23/9/2014). "Saya belum tahu. Belum ada surat ke saya," cetus Chatib.
Untuk diketahui, Anggota Tim Transisi Dolfie OFP menyatakan, alokasi anggaran Rp 300 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur, diantaranya memodernisasi pasar, peningkatan kualitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas dan sebagainya.
"Itu (Rp 300 triliun) juga untuk menambah anggaran untuk penerimaan bantuan iuran (PBI) BPJS. Lalu ada 9 program, pendidikan wajib belajar 12 tahun. Percepatan kedaulatan pangan dan menggerakkan perekonomian," tukas dia. (Fik/Gdn)
Menkeu Minta Penjelasan Tim Transisi Soal Anggaran Rp 300 Triliun
Bappenas sudah mengadakan diskusi dengan Tim Transisi Jokowi-JK yang dipimpin Rini Soemarno.
Advertisement