Liputan6.com, Jakarta - Pengamat berpendapat untuk menurunkan harga minyak, maka pemerintah harus berani memotong jalur distribusi agar efisien.
Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan, salah satu hal yang membuat harga bahan bakar minyak (BBM) mahal karena distribusi yang bertingkat-tingkat sehingga membuat biaya operasional membengkak.
"Kalau bicara supply chains turunkan biaya distribusi, logistik. Selama biayanya di atas, mahal dia" kata Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy di Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Ichsanuddin menjelaskan, untuk memperoleh minyak di Indonesia mesti melewati beberapa tahap. Salah satunya dengan adanya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Tak hanya itu, adanya distribusi minyak melalui Pertamina Energy Trading Limited (Petral) juga menjadi salah satu bentuk tak adanya efisiensi. Selain itu, dengan adanya sistem melalui Petral juga menimbulkan rawan kecurangan.
"Kalau ada pola Petral terbuka mafia hidup. Anda tidak boleh pergi market, anda bermain nilai," lanjutnya.
Maka dari itu, menurutnya jalan terbaik pembelian minyak adalah secara goverment to goverment (G to G). Caranya, dengan pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya harga minyak bisa terkontrol.
"Saya tidak setuju Pertamina, lakukan pengganti SKK Migas perlu BUMN baru. G to G dilakukan pelaksana BUMN baru, termasuk trading," tukas dia. (Amd/Gdn)
Harga Minyak Terkendali Jika Rantai Distribusi Dipangkas
Distribusi minyak melalui Pertamina Energy Trading Limited (Petral) juga menjadi salah satu bentuk tak adanya efisiensi.
Advertisement