Jokowi Diimbau Beri Insentif untuk Angkutan Umum

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha transportasi meminta pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) untuk tidak lagi membangun infrastruktur jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan pribadi.

Ketua Umum DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda), Eka Sari Lorena mengakui, sektor transportasi selalu berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur. Lantaran tanpa adanya infrastruktur yang memadai, transportasi hanya menjadi sebuah konsep yang tidak bisa dijalankan

"Tapi infrastrukturnya pun yang berguna untuk masyarakat banyak, bukan untuk kendaran pribadi seperti tol. Karena berdasarkan Undang-Undang (UU) yang harus diutamakan adalah jalan non tol, di sini lucunya yang digenjot malah jalan tol," ujar Eka di Jakarta seperti ditulis Minggu (28/9/2014).

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil dari banyak survei menunjukan pembangunan jalan tol hanya akan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi lebih banyak. Hal ini lantaran keberadaan jalan tol hanya menguntungkan bagi kendaraan pribadi, bukan kendaraan umum.

"Lihat seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa, setiap ada penambahan jalan tol, masyarakatnya menjadi lebih hip untuk beli kendaraan pribadi," lanjutnya.

Pemerintah mendatang juga diminta untuk membuat kebijakan yang pro terhadap investasi untuk angkutan umum. Dengan demikian semakin banyak operator yang menginvestasikan modalnya untuk pembangunan transportasi massal

"Seperti pengurangan pajak secara signifikan jika operatornya mau memperluas layanannya dengan standar pelayanan minimum yang bagus," kata dia.

Eka juga berharap, adanya transparansi perizinan angkutan umum pada era Jokowi nanti. Transparansi ini dinilai akan membuat biaya pembangunan transportasi umum lebih efisien. Jika para investor tidak memiliki modal yang cukup untuk merealisasikan pembangun, maka pemerintah bisa memberikan bantuan melalui public service obligation (PSO).

Menurut Eka, pemberian PSO ini telah diatur melalui UU dengan operator yang memberikan pelayanan transportasi kelas ekonomi harus mendapat PSO. Namun pada kenyataannya, PSO ini tidak pernah diberikan.

"Mereka alasannya sulit diberikan. Tetapi menurut saya tidak sulit, pilih saja perusahaan yang kualitasnya kendaraan dan pelayanannya bagus, itu saja yang kita bangun. Di sini apa sih yang mudah, semua dibikin sulit. Jadi hanya soal mau atau tidak," tandas dia. (Dny/Ahm)