RI Butuh Cara Baru Kendalikan Konsumsi BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Dan Gas (HISWANA MIGAS) menyarankan agar pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM)/BBM bersubsidi dikaji ulang.

Ketua DPD III Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) wilayah DKI Jakarta, Jabar-Banten, Juan Tarigan mengatakan pengendalian BBM bersubsidi dengan  meniadakan premium bersubsidi di jalan tol dan solar bersubsidi di Jakarta Pusat tidak mendapat hasil optimal. Hal tersebut sama seperti hasil evaluasi yang dilakukan PT Pertamina (Persero)

"Masih berlaku, hasilnya evaluasi kami sejalan evaluasi Pertamina, pembatasan tidak signifikan tercapai, termasuk penghilangan di tol," kata Juan saat berbincang dengan Liputan6.com, seperti yang dikutip di Jakarta, Minggu (28/9/2014).

Juan mengungkapkan, ketidak efektifan meniadakan premium bersubsidi di jalan tol dan solar bersubsidi di Jakarta Pusat, karena pengendara bisa mengisi BBM bersubsidi di tempat lain yang masih diperbolehkan menjual BBM bersubsidi. "Yang terjadi ditekan disini gelembung di sana. Efisiensi tidak signifikan dicapai," tutur Juan.

Karena itu Juan menginginkan pemerintah meninjau ulang pengendalian BBM bersubsidi. Juan mengaku akan mendukung pengendalian namun harus dicarikan formula baru agar efektif.

"Kami minta tinjau kembali pelarangan tersebut, karena tujuan yang akan dicapai tidak signifikan tercapai. Kami sepakat ada pengendalian, akan tetapi ingin formula baru," pungkasnya. (Pew/Ahm)