Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter akan memberikan ruang kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk bermanuver menjalankan program prioritasnya.
Analis Energi Bower Group Asia Rangga D Fadillah mengatakan, uang negara yang ditetapkan dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 pas-pasan, membuat pemerintah baru kesulitan merealisasikan program prioritas seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan infrastruktur.
Dengan kenaikan harga tersebut akan menambah keuangan negara sehingga program pemerintah baru tersebut bisa jalankan.
"kKbijakan ini jika jadi diambil akan memberikan ruang lebih untuk pemerintah jokowi dalam mengeksekusi program-program prioritasnya karena postur RAPBN 2015 jelas hanya menyisakan ruang sedikit untuk bermanuver," kata Rangga saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (30/9/2014).
Namun menurut Rangga, kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada ekonomi dan politik seperti penolakan pada masyarakat sehingga pemerintah baru harus siap menghadapi situasi tersebut.
"Yang jelas semakin tinggi naiknya, semakin tinggi dampak ekonomi dan politiknya (penolakan dari masyarakat). Tinggal bagaimana nanti pemerintah baru bersiap menghadapi risiko-risiko itu," tuturnya.
Seperti diketahui, Anggota Tim Transisi Jokowi-JK Luhut Panjaitan mengungkapkan, tim transisi telah final membahas kenaikan harga BBM bersubsidi Jokowi-JK telah memutuskan besaran Rp 3.000 per liter pada November 2014.
"Itu sudah diputuskan Pak Jokowi dan Pak JK pada Jumat pekan lalu, mereka menaikkan harga BBM Rp 3.000 pada November," pungkasnya. (Pew/Ndw)
Kenaikan Harga BBM Beri Ruang Jokowi Buat Bermanuver
Kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter akan beri ruang ke Presiden Jokowi untuk bermanuver.
Advertisement