Pemerintah Tawarkan ORI Seri 011 dengan Kupon 8,5%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka masa penawaran Obligasi Retail Indonesia (ORI) Seri 011. Investasi ini menawarkan imbal hasil cukup menarik yaitu 8,5 persen dengan tenor tiga tahun.

Menteri Keuangan, Chatib Basri mengungkapkan, ORI merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dilakukan pemerintah yang berasal dari domestik. Ini merupakan bagian dari diversifikasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk menutup defisit anggaran.

"Kami menginginkan semakin besar pembiayaan dari investor dalam negeri. Setidaknya untuk meminimalisir dari risiko pembiayaan," tutur dia saat ditemui di Kawasan Hutan Srengseng, Jakarta Barat, Rabu (1/10/2014).

ORI 011, kata dia, ditawarkan dengan kupon 8,50 persen dan tenor selama tiga tahun. Masa penawaran dimulai pada hari ini hingga 16 Oktober 2014.

Sedangkan tanggal penjatahan jatuh pada 20 Oktober ini, dan selanjutnya 22 Oktober 2014 merupakan tanggal settlement. Sementara jatuh temponya pada 15 Oktober 2014.

Lebih lanjut Chatib bilang, minimum pemesanan ORI011 sebesar Rp 5 juta, dan maksimum pemesanan Rp 3 miliar. Kupon dapat dibayarkan setiap bulan pada tanggal 15 dan pembayaran kupon pertama kali wajib disetor 15 November 2014. Jika ingin memesan, bisa melalui 21 agen penjual yang ditunjuk pemerintah.

"Investasi paling aman adalah ORI, kecuali kalau Indonesia default (gagal bayar utang) sehingga diharapkan minatnya akan lebih besar.

Tapi jika Indonesia default, saya dan Pak Robert Pakpahan (Dirjen Pengelolaan Utang) tidak akan berada di sini lagi," tegas dia.

Saat pembukaan masa penawaran, Chatib merasa girang lantaran penyelenggaraannya dilaksanakan di sebuah Kawasan Hutan. Ini menjadi pengalaman baru bagi mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu saat harus menjalankan tugasnya dengan suasana berbeda.

"Rapat di hutan jauh lebih menyenangkan dan menyegarkan daripada rapat di ruang Banggar atau di ruang saya sendiri. Saya baru pertama kali ke sini, walaupun ini hutan buatan tapi kita punya central park di Jakarta," papar dia.

Menurutnya, suasana tersebut semakin membuat Chatib jauh lebih rileks. Sebab Kemenkeu baru saja menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang APBN 2015 yang telah disahkan menjadi UU.

"Kami kebut pembahasannya sehingga harus intens pertemuan antara pemerintah dan DPR karena menyangkut masa transisi. Biasanya pembahasan butuh 3 bulan, tapi ini cuma sebulan. Jadi butuh suasana berbeda," pungkas Chatib. (Fik/Gdn)