Ekonomi RI Baru Tumbuh 7% di Akhir Jabatan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Upaya pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk target pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7 persen pada dinilai sulit tercapai. Hal ini lantaran banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah baru nanti.

"Seandainya ingin mencapai 7 persen, ini memerlukan perhatian sangat besar reformasi struktural," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardodjo di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2014).

Menurutnya, agar bisa melakukan reformasi struktural ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Jokowi, seperti menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga transaksi berjalan agar tidak semakin defisit.

"Kalau kita lihat, transaksi berjalan 10 kuartal ke belakang selalu defisit. Selanjutnya bagaimana menjaga risiko utang luar negeri Indonesia," lanjutnya.

Bukan hanya itu, tantangan selanjutnya juga datang dari perekonomian global seperti rencana normalisasi atau pencabutan stimulus fiskal Amerika serta pelemahan ekonomi yang dialami oleh China.

"Pertumbuhan Indonesia cuma 5 persen dalam 10 tahun terakhir. Inflasi 10 tahun lalu 6 persen-8 persen. Sekarang sudah 4 persen-5 persen. Ini harus dijaga dan kita harapkan pertumbuhan 7 persen didukung pengelolaan transaksi berjalan sehingga defisit bisa 2 persen dan inflasi 3,5 persen," jelas dia.

Bila semua hal itu bisa diatasi pun, Agus memperkirakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen ini baru bisa tercapai pada akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden.

"Pertumbuhan 7 persen itu pun baru tahun 2018-2019. Itu kita baru kita bisa capai pertumbuhan ekonomi 7 persen. Itu karena akan sangat berat," katanya.

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi harus benar-benar berkomitmen untuk melanjutkan reformasi struktural secara ketat.

"Kalau reformasi strukturalnya mau dilaksanakan dengan komitmen besar dan juga memperbaiki suply side dari ekonomi, itu bisa. Tapi memerlukan kerja yang keras sekali," tandasnya. (Dny/Ndw)