Kenaikan Harga BBM Harus Sekaligus Cegah Aksi Penimbunan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berencana menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014. Kepastian ini disampaikan oleh salah satu anggota tim transisi, Luhut Panjaitan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan para pengusaha di wilayah Jakarta menyambut baik rencana kenaikan tersebut karena diharapkan mampu meringankan beban keuangan negara.

"Kita dari pengusaha memang berharap itu segera diputuskan oleh pemerintah baru, karena sangat menganggu kinerja pemerintah dan menggerogoti APBN kita," ujar Sarman saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

Menurut Sarman, kenaikan harga BBM ini pasti akan menimbulkan pro kontra dari masyarakat. Namun hal tersebut bisa diatasi jika Jokowi mampu meyakinkan dan membuktikan anggaran subsidi BBM akan dialokasikan kepada sektor yang lebih bermanfaat seperti pembangunan infrastruktur, rumah sakit, sarana pendidikan, sarana irigasi, subsidi pupuk dan lain-lain, maka diyakini tidak akan timbul gejolak di masyarakat.

"Jadi kita berharap setelah ada kajian dan evaluasi, serta ada informasi yang baik kepada masyarakat bahwa nanti subsidi yang sebesar Rp 400 triliun itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, kita yakin masyarakat bisa menerima, bila dipastikan dana tersebut dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.

Dia menilai, lebih baik jika kenaikan ini dilakukan secara sekaligus. Sebab dampak bagi masyarakat akan sama saja. Bahkan jika dinaikkan secara bertahap dikhawatirkan akan memicu aksi penimbunan.

"Kita harap tidak bertahap karena dampak sosialnya sama, justru nanti akan ada orang yang menimbun jika dilakukan secara bertahap. Akan memancing orang melakukan penimbunan dan membuat ekonomi kita tidak kondusif," kata dia.

Sarman juga meminta masyarakat mengerti dan tidak terlalu mempersoalkan kenaikan BBM sehingga pemerintah bisa fokus untuk mengalihkan anggaran subsidi ke sektor yang lebih produktif.

"Masyarakat pasti ada yang tidak suka dengan kenaikan BBM bersubsidi ini. Tetapi dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita yang diperkirakan mencapai 5,8 persen tahun depan, itu harus diputuskan dan jangan berlarut-larut," tandasnya. (Dny/Ahm)