Kadin Minta Jokowi Perhatikan Ekonomi Kreatif

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha tergabung dalam Kamar Dagang Industri (Kadin) meminta pemerintahan baru memberikan perhatian untuk industri kreatif dan meeting, insentif, convention, exhibition (MICE).

"Sekarang ini industri kreatif tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, karena ekonomi kreatif kita sudah berkembang mulai dari periklanan, industri, konten sampai perfilman," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Kreatif dan MICE Budyarto Linggowiyono dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (2/10/2014).

Pihaknya meminta, pemerintah menangani 15 sub sektor industri kreatif yang mampu mempercepat pengembangan industri kreatif. Caranya, tutur dia pemerintah mesti membentuk Direktorat Jenderal Kementerian yang mengurus sub sektor tersebut.

Pertama, kata dia dirjen film, video, fotografi, televisi dan radio. Kedua, dirjen desain, arsitek, kerajinan dan fashion. Ketiga dirjen riset pengembangan, permainan interaktif, teknologi interaktif, teknologi informasi, penerbitan dan percetakan. Terakhir dirjen seni rupa, seni pertunjukan, musik, periklanan dan kuliner.

Menurut dia, penerapan sistem tersebut terbukti berhasil di beberapa negara yang sedang membangkitkan industri perfilmannya. Dia mencontohkan keberhasilan itu seperti yang terjadi di India, Pakistan, Kanada dan Inggris. "Pada umumnya di negara-negara tersebut industri perfilmannya berkembang dengan cukup baik," tutur dia.

Budyarto juga meminta, pemerintah memperhatikan alokasi anggaran yang memadai serta menyiapkan sumber daya yang kompeten untuk industri kreatif. Selain itu, pihaknya meminta dibentuk sebuah badan koordinasi strategis yang menghubungkan pemerintah dan pengusaha.

"Pelaku usaha juga mengharapkan adanya koordinasi sinergis antara kementerian terkait dengan dunia usaha dengan membentuk dua badan koordinasi antara lain Kadin dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kadin dengan Kementerian Pariwisata dan MICE," tandas dia.

Sementara, Kadin mencatat industri kreatif menyumbang Rp 486,1 triliun pada 2013 atau setara dengan 7,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). (Amd/Ahm)