Konsolidasi Bank Ada di Pemerintahan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Gagal terbentuk di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), konsolidasi bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan diupayakan kembali di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK). Merger ini sangat mendesak untuk menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN khusus perbankan pada 2020.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Kementerian BUMN telah menyiapkan arah konsolidasi bank pelat merah dalam cetak biru (blueprint).

"BUMN kayaknya sudah punya blue print. Hal ini sudah disampaikan ke Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan UKP4," terang dia di Kompleks Perumahan Karyawan Bank Mandiri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Namun pelaksanaan konsolidasi bank tersebut, kata Budi diserahkan kepada pemerintahan baru. Dia sangat berharap agar Presiden terpilih Jokowi dapat merealisasikan upaya ini untuk memperbesar skala perbankan nasional dan mampu bersaing dengan bank-bank di kawasan regional.

"Ini (blueprint) diserahkan ke pemerintahan baru. Kita perlu (konsolidasi) untuk menyambut tahun 2020 karena modal bank nasional kurang besar," pungkasnya.

Sekadar informasi, Kementerian BUMN sempat menggulirkan rencana penggabungan PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan Bank Mandiri pada tahun lalu. Wacana ini menghebohkan seluruh pihak karena keduanya memiliki core bisnis yang berbeda.

Akhirnya Presiden SBY mengeluarkan surat edaran yang melarang seluruh menteri dan pejabat negara untuk mengambil kebijakan strategis di akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. (Fik/Ahm)