Liputan6.com, Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menunda rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter yang akan dilakukan November.
Pasalnya, saat ini kondisi perekonomian sedang tidak stabil ditandai dengan pelemahan rupiah. Karena itu, kenaikan harga BBM bersubsidi sebaiknya tidak dilakukan pada awal pemerintahan.
"Saya kira jangan dinaikkan dululah, ekonomi masyarakat belum stabil karena rupiah anjlok," kata Anggota DEN Tumiran saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, seperti ditulis ditulis Senin (6/10/2014).
Meski tidak menaikkan harga BBM bersubsidi di awal pemerintah, Jokowi bisa menggunakan cara lain untuk mengurangi subsidi BBM di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2015.
"Lebih baik kondisi sekarang ini, cari ruang lain, seperti tata kelola distribusi lebih baik yang transparan, dan mempercepat konversi BBM ke gas," ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan PenasihatTim Transisi Jokowi-JK, Luhut Panjaitan mengungkapkan, tim transisi telah final membahas kenaikan harga BBM bersubsidi. Jokowi dan JK telah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 3.000 per liter pada November 2014. (Pew/Ndw)