Sehatkan Fiskal RI, BI Nantikan Kebijakan Subsidi Energi

Liputan6.com, Jakarta - Normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) telah mengombang-ambingkan pasar keuangan regional termasuk Indonesia.

Stabilitas sistem keuangan nasional terancam terganggu apabila pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  kurang fokus pada perbaikan struktur ekonomi Indonesia.

"Kita perlu memberi perhatian dengan berupaya memperbaiki struktural ekonomi Indonesia," ungkap Gubernur BI Agus Martowardojo saat Konferensi Pers Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/10/2014).

Kata dia, pertama, Indonesia perlu menjaga fundamental ekonomi Indonesia dengan menstabilkan inflasi. Kedua, berupaya secara teratur memperbaiki neraca transaksi berjalan yang mencatatkan defisit.

"Tapi perkembangan neraca transaksi berjalan di tahun ini mengalami perbaikan dari yang diperkirakan," ucapnya.

Ketiga, Agus menambahkan, pemerintah penting menjaga kesehatan fiskal dan mengelola defisit anggaran secara baik. Dan keempat, menjaga utang luar negeri di level yang aman.

"Keempatnya sudah kita kaji dan direspon untuk menunjukkan sistem keuangan kita dalam kondisi baik serta memperkuat ekonomi Indonesia," terangnya.

Lanjut Agus, normalisasi kebijakan The Fed juga mendorong nilai tukar seluruh mata uang regional terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terkoreksi. Hal ini menimpa kurs rupiah yang mengalami depresiasi 1,57 persen secara bulanan (MoM) dan 0,12 persen year to date.

"Kita melakukan pendalaman pasar antara pemerintah dan BI dan menyiapkan bauran kebijakan sehingga kita siap menghadapi tantangan eksternal yang datang ke Indonesia," jelasnya.

Dari sisi inflasi, Agus menerangkan, terjadi penurunan, terutama dari harga pangan yang cenderung mengalami deflasi secara tahunan. BI, sambungnya, tengah menunggu kebijakan pemerintah baru untuk menyehatkan fiskal negara ini.

"Kalau ada kebijakan yang menyehatkan (fiskal) kita memang tunggu, terutama di subsidi energi. Kebijakannya harus disegerakan dan kita akan sambut dengan baik," paparnya.

Meski begitu, dia bilang, pihaknya tak perlu melakukan bentuk intervensi maupun menargetkan kurs rupiah di level tertentu, selain menjaga stabilitas sistem keuangan. (Fik/Ndw)