Jokowi Kaji Potong Anggaran Perjalanan Dinas di Kabinetnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) berencana melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas pada beberapa kementerian dan lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya penghematan anggaran negara.

Anggota Tim Ekonomi Jokowi-JK, Arif Budimanta mengatakan, pemotongan ini akan dilakukan setelah ada evaluasi soal efektifitas dari perjalanan dinas tersebut terhadap kinerja dari K/L.

"Kami harus lakukan evaluasi terhadap biaya perjalan dinas, apakah sudah sesuai dengan sasaran atau tujuan yang akan dicapai oleh kementerian lembaga terkait," ujar Arif saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Selasa (7/10/2014).

Dia menjelaskan, sebuah K/L kedepannya harus memiliki standar agenda perjalanan dinas. Hal ini agar perjalanan dinas tidak semata hanya untuk membuat penyerapan anggaran lebih maksimal.

"Selama ini berpatokan pada unit costnya saja, nah makanya standarnya harus disusun kembali. Untuk mengevalasi suatu proyek, misalnya pembangunan jalan, harus dilakukan monitoring, nanti kami lihat berapa orang yang efektif untuk memantau proyek itu. Jumlah orangnya harus diukur secara presisi, sesuai dengan output yang harus targetkan," jelasnya.

Selain itu, juga perlu dilakukan pengukuran efektifitas terhadap banyaknya perjalanan dinas yang dilakukan dalam satu tahun. Hal ini penting untuk mencegah sebuah K/L mengambur-hamburkan anggaran hanya untuk perjalanan dinas pegawainya.

"Kemudian juga dihitung berapa banyak perjalanan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Karena yang membuat anggaran membengkak selain perjalan dinas yaitu paket meeting dalam kota dan luar kota. Kalau luar kota, itu termasuk biaya perjalanan," kata Arif.

Menurut Arif, saat ini rata-rata penyerapan anggaran dalam sebuah K/L sudah mencapai 95 persen. Dan jika penyerapan tersebut bisa dihemat sedikit saja, salah satunya dari anggaran perjalanan dinas, maka akan ada banyak anggaran yang bisa dialokasikan ke beberapa sektor yang lebih produktif.

"Kalau bisa hemat 5 persen saja dari belanja barang di APBN, maka kita hemat Rp 20 triliun. Itu bisa dialokasikan untuk petani, nelayan, perbaiki jalan dan lain-lain," tandasnya. (Dny/Ahm)