Kisruh Politik Bikin Investor Tambang Angkat Kaki dari RI

Liputan6.com, Jakarta - Pertarungan politik di kursi parlemen dalam beberapa hari terakhir ini telah menimbulkan kekacauan investasi di Indonesia. Investor ramai-ramai menyingkirkan modalnya hingga triliunan rupiah dari negara ini, termasuk di sektor pertambangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), Poltak Sitanggang mengungkapkan, pihaknya terpaksa menunda hajatan akbar konsolidasi pengusaha tambang dan mineral di Bali yang direncanakan 13-14 Oktober 2014 karena gejolak politik di Tanah Air.

"Kami sudah persiapkan acara tersebut, tapi kami tunda. Karena saat persiapan, negara juga punya agenda pelantikan anggota DPR, pemilihan Ketua DPR dan MPR dan ternyata dalam proses itu kami mendapatkan berita sedih," keluh dia saat ditemui di Diskusi Kisruh Politik Ancam Investasi Pertambangan dan Program Hilirisasi di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Lebih jauh Poltak mengatakan, pelaku usaha pertambangan berusaha bangkit dari perlambatan ekonomi dunia saat ini dengan menciptakan investasi baru guna membuka lapangan kerja. Namun di saat niat ini berjalan mulus, pelaku usaha justru harus menyaksikan akrobat politik yang menarik perhatian dari kalangan internasional.

"Akrobat politik yang dipertontonkan menarik perhatian lembaga keuangan, pengusaha dari dalam dan luar negeri sehingga menunda dan menarik investasinya dari Indonesia. Ini sangat menyedihkan," terang Ketua Komite Tetap Mineral Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu.

Lanjutnya, sejak aturan larangan ekspor mineral mentah terbit, sedikitnya sudah menelan tiga juta pengangguran yang semula bekerja sebagai karyawan tambang.

"Kami mau bangun lagi menciptakan lapangan kerja, tapi justru terganggu aktivitas politik yang tidak menguntungkan," tegas Poltak. 

Sementara Direktur Eksekutif Institute Public Institute (IPI) sekaligus Analis Politik di Indo Survey and Strategy (ISS) Karyono Wibowo mengaku, dalam panggung politik parlemen, kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menunjukkan arogansi politik. Ini memberikan persepsi negatif bagi kalangan dunia usaha.

"Kegaduhan politik memicu sentimen negatif ke pasar. Paska pemilihan Ketua DPR saja, dana asing yang lari dari Indonesia mencapai Rp 1,4 triliun," ujarnya.

Dijelaskan dia, pelaku pasar sangat optimistis terhadap terpilihnya Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dengan borong pembelian bersih dari investor asing mencapai Rp 57,26 triliun.

Namun mendadak berbalik arah paska pemilihan Ketua DPR. Aksi jual investor asing secara kumulatif tercatat Rp 46,59 triliun sejak UU Pilkada ditetapkan. "Kisruh politik berkepanjangan di parlemen memicu ketidakpercayaan investor dan dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia," pungkas Karyono. (Fik/Gdn)