Jadi Presiden, Jokowi Diminta Ubah Sistem Devisa Bebas Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) pada akhir bulan ini secara resmi akan berkantor di Istana Negara, Jakarta. Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi diminta untuk merubah kebijakan perihal investasi yang saat ini menganut rezim devisa bebas.

Pengamat ekonomi, Farial Anwar menilai, perubahan kebijakan soal investasi tersebut sangat krusial mengingat saat ini ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing cukup besar.

"‎Indonesia yang paling parah membiarkan investor asing bisa masuk dan keluar kapan saja tanpa ada pengendalian‎, itu yang harus diubah," katanya kepada Liputan6.com, Kamis (9/10/2014).

Menurut Farial, Indonesia dinilai perlu meniru kebijakan devisa di Thailand, dimana di negara tersebut terdapat kebijakan yang mengikat investor agar tidak ada dana asing keluar masuk dengan bebas.

Apa yang terjadi di Thailand dengan kondisi politiknya menurutnya sebenarnya lebih parah dibandingkan dengan Indonesia. Namun arus keluar masuk dana asing di Thailand justru lebih rendah dibanding Indonesia yang situasi politiknya jauh lebih stabil.

"Kalau kita harus pro asing, sebaiknya pro yang diportofolio harus dikendalikan, jangan bebas, dampaknya juga bebas, mereka keluar karena ingin memegang dolar, ketika keluar kita yang kocar kacir, Ini salah lalu lintas devisa negara yang harus diperbaiki," pungkas dia. (Yas/Gdn)