Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah secara resmi telah meluncurkan‎ Rencana Pitalebar Indonesia atau pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (broadband) tahun 2014-2019. Dokumen perencanaan tersebut disusun demi meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas hidup masyarakat dalam beberapa tahun ke depan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida Alisyahbana mengharapkan, meski dokumen tersebut bersifat teknis, namun dirinya memiliki satu permintaan dengan adanya dokumen tersebut.
"‎Mohon khususnya implementasi nantinya, khususnya dengan Pitalebar ini justru bisa sekaligus mengurangi kesenjangan," kata Armida di kantornya, Rabu (15/10/2014).
Dirinya menghawatirkan dalam implementasi nanti justru malah meningkatkan kesenjangan dengan hanya para kalangan tertentu yang hanya bisa menikmati layanan internet kecepatan tinggi tersebut.
Kesenjangan yang dimaksudkan Armida seperti layaknya kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan pembangunan antar wilayah.
Pembangunan pitalebar nasional ini akan dilakukan dengan cara sinergi, sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor atau antar wilayah yang tertuang dalam Pereaturan Presiden No 96 Tahun 2014 tentang rencana pitalebar Indonesia 2014-2019.
Adapun cara yang paling tepat yang diusulkan oleh Armida untuk mengurangi kesenjangan tersebut adalah pemanfaatan jaringan internet kecepatan tinggi ini untuk dunia pendidikan.
"Ini harus kita kenalkan sejak dini, misal dari SD semua itu harus memiliki jaringan broadband ini, dan tidak hanya sekolah akreditasi A saja tapi untuk seluruhnya, ini akan lebih produktif," tegas Armida.
Adapun pembangunan pitalebar ini dilakukan secara bertahap. Sasaran pembangunannya sampai 2019 adalah pertama, peningkatan jangkauan dan kecepatan akses prasarana dan kedua, penurunan harga layanan. (Yas/Gdn)‎
Pemerintah Ingin Internet Bisa Kurangi Kesenjangan
Cara yang paling tepat untuk mengurangi kesenjangan adalah pemanfaatan jaringan internet kecepatan tinggi untuk dunia pendidikan.
Advertisement