Pengamat Sebut Posisi Menko Perekonomian Tak Diperlukan

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat meminta jika jabatan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) dihapus dari susunan kementerian pada pemerintahan yang baru Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat ekonomi, Faisal Basri mengatakan, jabatan tersebut bukanlah jabatan yang lumrah. Pasalnya bakal menghilangkan fungsi presiden yang seyogyanya mengatur kementerian yang ada.

"Pertanyaannya presiden dipilih untuk mengkoordinasi menteri-menteri. Masa dibikin lagi sub presiden, sub menteri. Apa istimewanya Indonesia sehingga ada Menko," kata dia di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Bahkan kata dia, di era Presiden Soekarno jabatan ini tidak ada. Selain itu, jabatan ini  tidak ada di negara lain. "Di zaman Bung Karno tidak ada. Di China tidak ada," tegas dia.

Sementara itu, nama Faisal Basri sendiri masuk dalam bursa Menko yang tercantum dalam kabinetprofesional.org. Selain Faisal, ada dua nama lainnya yakni Dahlan Iskan dan Rizal Ramli.

Ditanya bagaimana tanggapannya jika ditunjuk sebagai Menko, Pengamat Ekonomi Faisal Basri menegaskan akan menolak. "Ya tidak mau, masa saya tidak konsisten," tandas dia. (Amd/Ahm)