Dua Warisan Penyakit Birokrasi SBY ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Revolusi mental menjadi jargon andalan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi reformasi birokrasi di Indonesia. Meski berat, namun Presiden ke-7 itu diyakini akan mampu membebaskan negara ini dari dua warisan birokrasi buruk semasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha menilai, di akhir jabatannya, SBY banyak meninggalkan masalah besar terkait birokrasi yang sangat parah untuk pemerintahan baru.    

"Birokrasi di pemerintahan SBY sakitnya parah. Jadi warisan dia bukannya bikin senang, malah menyedihkan karena reformasi birokrasi di era SBY tidak efektif, dan tidak dirasakan masyarakat," ungkap dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Minggu (19/10/2014).

Lebih jauh Miftah mengungkapkan, pemerintahan SBY selama ini menjalankan reformasi birokrasi dengan pendekatan kekuasaan. Dalam hal ini, sambungnya, penguasa atau atasan lah yang dapat memainkan peranan menindas yang lemah atau bawahan.

Dia menyebut, dua peninggalan buruk birokrasi pemerintahan SBY, antara lain, pertama suka korupsi. Dengan pendekatan kekuasaan itu, tambah dia, kinerja para atasan tak pernah dikontrol oleh bawahan maupun rakyat karena mereka selalu menganggap semua yang dilakukan benar.

"Kedua, pelayanan ke masyarakat tidak efektif. Pemerintahan SBY dalam menjalankan reformasi birokrasi masih arogan, lambat, berbelit-belit karena semuanya masih pakai manual, tradisional. Itu kan manajemen zaman Majapahit," kelakarnya.

Miftah mencontohkan, SK pengangkatan Eselon I dan Eselon II masih banyak menumpuk di lembaga terkait lantaran belum menggunakan informasi teknologi. "Akhirnya siapa Eselon I dan Eselon II yang dekat dengan atasan, bisa diterbitkan SK nya dengan cepat," tegas dia.  

Pemerintahan baru tidak boleh tinggal diam. Jokowi harus memperbaiki sistem birokrasi yang sudah mengakar dan membudaya sejak lama ini. Salah satunya mengubah pendekatan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

"Jokowi sangat berat untuk bisa memperbaiki penyakit ini. Tapi harus dilakukan melalui pendekatan pemerintahan yang terbuka dengan wajah baru. Menggunakan IT dan pendekatan lebih demokratis sebagai wadah memperbaiki mental birokrat," pungkas Miftah. (Fik/Ahm)