Relawan: Harus Ada Pembaruan Wajah di Kabinet Jokowi

(lip6 Malam) Pidato Jokowi — (Liputan 6 TV)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pasca pelantikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera menyusun dan menyampaikan susunan kabinetnya. Relawan Jokowi-JK yang juga merupakan anggota pokja energi tim transisi Erwin Usman menyampaikan beberapa hal penting terkait posisi Menteri ESDM yang rencananya bakal diumumkan pada 21 Oktober 2014 tersebut.

"Pertama, Jokowi-JK harus memutus rantai sindikasi mafia migas dengan memastikan tidak lagi mengangkat orang-orang yang pernah duduk sebagai Menteri dan pejabat birokrasi di ESDM, Pertamina, BP Migas, SKK Migas, PETRAL, serta BUMN sektor ESDM," ujar Erwin kepada di Jakarta, Senin (20/10/2014).

Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Menurut dia, pembaruan tokoh migas di ESDM penting dilakukan, antara lain dengan tidak melibatkan aktor birokrasi lama dan bagian dari sistem tata kelola ESDM yang amburadul dan berwatak neoliberal.

Saat ini beredar nama seperti Kuntoro Mangkusubroto, Purnomo Yusgiantoro, Raden Priyono, R Sukhyar, Karen Agustiawan, Ari Sumarno, Sugiharto, Hanung Budya, Iwan Ratman, serta Hari Karyuliarto disebut tak tepat menjabat Menteri ESDM.

Kemudian, tokoh migas di ESDM sebaiknya bukan dari CEO korporasi migas/tambang asing. Penguasaan modal asing (Seven Sisters, Kontrak Karya dan PKPB) di sektor ESDM, dalam 50 tahun terakhir telah menyebabkan hilangnya kedaulatan sumber daya alam, ketergantungan pada modal asing, penghancuran lingkungan hidup yang masif, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta tiadanya cetak biru pengembangan ESDM yang bisa jadi jembatan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

"Nama Darwin Silalahi (CEO Sheel Indonesia), Taslim Z Yunus, dan Lukman Mahfoedz (Presiden IPA, CEO Medco, eks BP-VICO) termasuk dalam daftar tersebut. Kami ragukan keberanian mereka menghadapi mafia migas," tegasnya.

Ketiga, jelasnya, pilih kandidat yang punya skema tegas memberantas mafia migas, menegakkan Pasal 33 UUD 1945, menjadikan migas untuk kemakmuran rakyat, serta yang berani melawan kelompok yang gemar mendorong liberalisasi sektor minyak, gas dan tambang, seperti yang terjadi saat ini.Jokowi tentu dapat memilih kandidat yang tepat, dari sekian daftar yang tersedia.(Amd/Nrm)