Poros Maritim Jokowi Bangkitkan Martabat dan Harga Diri RI

Liputan6.com, Jakarta - Program besar Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mengundang perhatian besar adalah membangun serta mengembangkan sektor kemaritiman. Dengan upaya tersebut, Indonesia mampu mewujudkan mimpi sebagai poros maritim dunia sesuai cita-cita Presiden pertama Soekarno.

Dari hasil rangkuman Liputan6.com, Jakarta, Selasa (21/10/2014), Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mendukung penuh program maritim Jokowi-JK, termasuk ide tol laut.

"Bagus sekali, karena realitanya Indonesia adalah negara maritim dan sudah lama sekali kita melihatnya sebagai sebuah daratan. Sangat disayangkan sekali lantaran kekuatan maritim kita dan yang ada hubungannya dengan kelautan tidak maksimal," ucap dia di Jakarta.

Sementara menurut Ketua Umum Kawan Jokowi, Diaz Hendropriyono menilai langkah ini untuk mewujudkan mimpi proklamator sekaligus Presiden pertama RI, Soekarno.

"Salut dan mendukung Presiden terpilih Jokowi yang mempunyai visi dan program menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Impian Bung Karno menjadikan Indonesia adalah menjadikan Indonesia poros darat dan laut dunia," ujarnya.

Dalam pidato pertama usai dilantik menjadi Presiden ke-7 RI, Jokowi mengingatkan sebagai bangsa, Indonesia punya martabat dan harga diri. Salah satu caranya dengan mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim.

"Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat, dan teluk," tegas dia.

Saking seriusnya menggarap sektor maritim ke depan, Jokowi rencananya akan membentuk Kementerian Koordinator Maritim. Selain itu, upaya merealisasikan program tersebut perlu Analis Kebijakan Publik sekaligus Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andrinov A Chaniago, menyatakan Indonesia memerlukan hub internasional (pelabuhan) di wilayah Barat, Timur dan Utara.

Hanya saja dia masih belum bisa memastikan mana pelabuhan yang cukup strategis untuk dijadikan hub internasional di wilayah tersebut. "Jika gagasan itu terealisasi bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang besar dan disegani oleh masyarakat dunia," tegas dia.  

Mengenai alokasi dana, sambung Andrinov, pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar dalam APBN. Dia berharap minimal mencapai empat kali lipat dari anggaran tahun-tahun sebelumnya.

Program tersebut bukan saja didukung dari kalangan pemerintah, tapi juga dunia usaha termasuk PT Pelindo (Persero). Operator pelabuhan milik pemerintah itu siap meningkatkan kapasitas pelabuhan yang dikelola Pelindo I, II, III dan IV.

Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Sujanto pihaknya berupaya menghubungkan Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Makassar, dan Pelabuhan Sorong (Papua) dengan kualitas layanan dan tarif layanan yang sama.

Sebagai contoh, sambung dia, akan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Tanjung Perak. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini membangun Terminal Teluk Lamong, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), serta merevitalisasi alur pelayaran barat Surabaya (APBS).

"Jika performa logistik Indonesia membaik, harga-harga kebutuhan pokok otomatis akan lebih terjangkau dan perbedaan antara Indonesia barat dan timur secara perlahan akan berkurang,"tandas Djarwo.  (Yas/Ndw)