Bambang Brojonegoro Pantas Jadi Menkeu, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Nama Eks Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro makin santer dikabarkan menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) setelah kunjungannya ke Istana Merdeka hari ini (22/10/2014).

Pengamat Ekonomi dari Universitas Padjajaran (Unpad), Ina Primiana menilai, figur pemilik nama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro itu sangat memahami internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

Maklum karirnya di Kemenkeu berawal dari Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), lalu diangkat menjadi Wamenkeu di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menggantikan Mahendra Siregar yang saat ini duduk sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Beliau pantas menjadi Menkeu karena memahami betul apa yang terjadi di internal Kemenkeu, memahami kondisi fiskal kita. Mudah-mudahan dia juga tahu kondisi eksternal maupun sektor riilnya," jelas Ina saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Dia sangat mendukung bila orang yang akan menjabat sebagai Menkeu harus berasal dari kalangan profesional, bukan politisi. Selain itu, Ina menyarankan agar diambil dari dalam Kemenkeu yang sudah mengetahui seluk beluk fiskal Indonesia.

Seorang Menkeu, tambah Ina, perlu membuat kebijakan yang seimbang antara makro, fiskal tanpa melupakan sektor riil. Dilarang untuk menerbitkan kebijakan yang kontraproduktif.

"Sekarang Kemenkeu jarang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain termasuk melibatkan dunia usaha jika ingin mengeluarkan satu kebijakan, misalnya insentif pajak dan sebagainya sehingga sektor riil merasa geraknya terhambat. Juga dengan Bank Indonesia terkait koordinasinya di sektor fiskal," papar dia.

Sebelumnya, Bekas Wamenkeu Bambang Brodjonegoro terlihat mendatangi Istana Merdeka untuk memenuhi undangan Presiden Jokowi hari ini. Namun dia masih bungkam ihwal penunjukkan dirinya sebagai Menkeu menggantikan Chatib Basri.

Dia hanya mengaku jika pertemuannya dengan Jokowi murni membahas urusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan isu pengurangan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). (Fik/Ndw)