Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) baru saja dilantik pada 20 Oktober lalu. Namun banyak pihak yang menaruh harapan pada pasangan tersebut termasuk pengusaha hulu minyak dan gas (migas).
Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengatakan, dalam program jangka pendek 100 hari di bidang hulu migas, pemerintahan baru hendaknya memfokuskan pada upaya untuk pembenahan birokrasi, mempercepat persetujuan persetujuan proyek- proyek pengembangan yang sedang berjalan.
"Serta menginventarisir semua peraturan yang menghambat upaya peningkatan produksi migas nasional," kata Lukman, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Jumat (24/10/2014)
Menurutnya, langkah yang penting adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta semua jajaran terkait seperti Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) , Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMigas) , serta BUMN Energi, segera memanggil pemain utama Migas, baik yang berstatus produksi, eksplorasi beserta perusahaan jasa penunjang utama, dan juga assosiasi seperti IPA.
"Hal itu dilakukan untuk mendengarkan semua masalah yang ada serta nantinya merumuskan penyelesaiannya,"
Selain itu, pertemuan tersebut harus dihadiri Kementerian Keuangan karena banyak hal di bidang Migas saat ini juga terkait dengan instansi tersebut.
"Dengan demikian dapat memberikan arahan penyelesaian secara langsung dan mengetahui secara persis masalah yang ada," pungkasnya. (Pew/Ndw)
Ini Titipan Pelaku Industri Hulu Migas Buat Jokowi
Presiden Jokowi diminta untuk fokus membenahi birokrasi dan mempercepat persetujuan proyek migas.
Advertisement