Ekonomi: Bambang Brodjonegoro & Mardiasmo Cocok Pimpin Kemenkeu

Liputan6.com, Jakarta - Penunjukkan Bambang Brodjonegoro dan Mardiasmo sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan dinilai sudah tepat. Namun pasangan ini harus segera bergerak cepat untuk menuntaskan pekerjaan rumah (PR) yang menumpuk, khususnya reformasi fiskal.

Ekonom Senior INDEF, Fadhil Hasan menilai Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dan Mardiasmo sudah lama berkecimpung di Kementerian Keuangan.  Bambang misalnya, pernah berkarir sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan terakhir menjabat Wamenkeu di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Sementara Mardiasmo sebelumnya menduduki kursi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dirinya juga pernah bekerja di Kemenkeu sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

"Saya kira posisi untuk Bambang sudah tepat walaupun masih banyak orang lain yang bisa mengisi. Dan Mardiasmo pantas mendampingi Bambang karena latar belakangnya pernah bekerja di Kemenkeu," tutur Fadhil kepada Liputan6.com, Jakarta seperti ditulis Senin (27/10/2014).

Sebagai orang yang mengetahui seluk beluk permasalahan fiskal, dia mendesak pemimpin Kemenkeu tersebut untuk menjalankan reformasi fiskal demi penyehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) supaya lebih efektif serta efisien.

"Selain mengejar penyusunan APBN Perubahan 2015, mereka juga harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Caranya menaikkan harga BBM subsidi secepatnya dan dipersiapkan mitigasinya untuk melindungi masyarakat dari kebijakan tersebut," tegas Fadhil.

Penyehatan APBN, dijelaskan dia bukan saja dari pemangkasan anggaran subsidi BBM. Tapi juga menghemat belanja negara, terutama belanja pegawai yang setiap tahun membengkak.

"Jangan sampai belanja pegawai jadi beban, subsidi untuk masyarakat dikurangi, tapi belanja pegawai justru membesar dan malah nggak efisien," ucapnya.

Di samping itu Menkeu dan Wamenkeu baru, menurut Fadhil, harus memutar otak mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. "Penerimaan dan rasionya harus ditingkatkan, karena tax ratio-nya stagnan. Jadi perlu kebijakan yang tepat," tukas dia. (Fik/Ndw)