Liputan6.com, Jakarta - Politisi dari Partai Hanura Saleh Husin baru saja diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menduduki jabatan Menteri Perindustrian (Menperin). Pria kelahiran Rote, 16 September 1963 ini merupakan satu-satunya menteri yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT).
Meski nama anggota DPR periode 2009-2014 ini sudah lama bergelut di bidang politik, namun di dunia ekonomi namanya seperti belum begitu terkenal dibandingkan menteri lain seperti Sofyan Djalil, Ignasius Jonan, dan Rachmat Gobel.
Baca Juga
Untuk itu, tak ada salahnya menelisik kekayaan Saleh, sang nahkoda Menteri Perindustrian yang baru. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) dari KPK, Rabu (29/10/2014), Saleh Husen terakhir melaporkan kekayaannya pada 1 Oktober 2013 saat masih menjabat Anggota DPR.
Advertisement
Total harta Saleh tercatat sebesar Rp 19,29 miliar yang terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di Palembang serta Jakarta Selatan senilai Rp 8,08 miliar.
Kemudian harta bergerak jenis alat transportasi senilai Rp 1,965 miliar berupa dua kapal laut yang dimiliki sejak 2001 senilai Rp 1 miliar dan mobil Honda CR-V Rp 265 juta serta Toyota Alphard Rp 700 juta.
Saleh juga mengoleksi logam mulia Rp 221 juta, barang seni dan antik Rp 130 juta dan benda bergerak lainnya Rp 3,58 miliar.
Tak hanya emas dan kapal laut, Saleh juga menanamkan uangnya di surat berharga Rp 1,485 miliar. Dia memiliki giro dan setara kas Rp 4,21 miliar. Namun, hingga tahun lalu dirinya memiliki utang Rp 382,55 juta.
Berikut profil Menperin
Menteri Perindustrian: Saleh Husin
Tanggal lahir:
16 September 1963
Pendidikan:
SD Negeri-1 Baa, Rote (1975)
SMP Negeri-1 Baa, Rote (1979)
SMA Palapa, Kupang (1982)
Fakultas Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta (1996)
Magister Administrasi Publik, Unkris Jakarta (2007)
Karier:
Direktur PT Shelbi Pratama, Tahun 1989
PT Ades Alfindo Putra Setia, Tbk Jakarta sbg komisaris, Tahun 1993
PT. Varia Prima Bina Jasa
PT Sapta Kencana Buana Jakarta sejak 1998
Anggota DPR RI (2009 - 2014)
(Ndw)