Penyesuaian Harga Dinilai Efektif Jaga Kuota BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menaikan harga BBM bersubsidi sebelum Januari 2015. Kenaikan ini sebagai bagian untuk mencegah jebolnya anggaran negara dan kuota BBM bersubsidi yang dipatok sebesar hingga 46 juta kilo liter (kl) hingga akhir tahun.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro yakin penyesuaian harga tersebut akan berdampak positif bagi pengendalian konsumsi BBM sehingga kuotanya tidak jebol.

"Penyesuaian harga pasti menekan konsumsi BBM. Tahun lalu, waktu harga naik Rp 2 ribu per liter kalau tidak salah, ketika volume diperkirakan mencapai 48 juta kl, jadinya hanya 45,7 juta kl. Jadi tetap ada pengaruhnya, itu kuncinya," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).

Namun masalah apakah kondisi di lapangan nantinya sesuai harapan atau tidak, maka hal tersebut baru bisa dijawab setelah kenaikan tersebut direaliasasikan.

"Tapi masalah apakah akan tetap lewat atau tidak (kuota BBM-nya) ya kita lihat. Tapi intinya tetap kita jaga, kita tidak usah melakukan sesuatu yang drastis untuk menyesuaikan volume itu. Pokoknya kuota tetap kita jaga," lanjutnya.

Menurut Bambang, ada cara mudah untuk memastikan kuota BBM tersebut bisa tetap terjaga hingga akhir tahun. Caranya dengan langsung melarang kendaraan pribadi untuk mengkonsumsi BBM. Namun lagi-lagi hal tersebut butuh persiapan yang matang dan dinilai tidak cukup waktu hingga akhir tahun ini.

"Sebenarnya cara yang bisa lebih keras dengan kita larang semua kendaraan pribadi cuma masalahnya sanggup tidak. Karena ini sifatnya nation white, teknologinya memungkinkan nggak, karena tidak disiapkan dari awal," kata dia.

Bambang menyatakan, ketidaksiapan pemerintah untuk menerapkan aturan tersebut karena kementerian yang ditugaskan untuk mempersiapkan hal tersebut, yaitu Kementerian ESDM tidak dapat menjalankan dengan baik pada masa pemerintahan lalu. Diharapkan, dengan menteri ESDM yang baru, persiapan soal pembatasan itu bisa dilakukan sebagai solusi selain menaikan harga BBM bersubsidi.

"Jadi kalau mau BBM pilihannya pricing atau non-pricing policy, harus disiapkan teknologinya. Kalau tidak pernah dikerjakan dengan baik, sayangnya ESDM tidak pernah mengerjakan PR-nya. Mudah-mudahan menteri baru bisa membantu pengendalian dari sisi yang bukan harga," tandasnya. (Dny/Ahm)