Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Harus Adil untuk Nelayan Kecil

Liputan6.com, Jakarta - Rencana harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik pada tahun ini akan terasa memberatkan masyarakat miskin, terutama para nelayan. Kebijakan tersebut hanya merampas hak nelayan yang seharusnya masih memperoleh subsidi.  

Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengungkapkan, pengurangan anggaran subsidi BBM melalui skema penyesuaian harga hendaknya dilihat secara kategorisasi.

Dia menyebut, struktur nelayan di Indonesia terbagi tiga, yakni nelayan yang menggunakan kapal berukuran kecil, sedang dan besar.

"Pencabutan BBM subsidi bagi nelayan nggak boleh dilakukan dengan asumsi struktur nelayan Indonesia seolah sama. Karena kenyataannya ada yang pakai armada kecil, sedang dan besar," ucapnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Riza menjelaskan, selama ini penyaluran subsidi BBM justru salah sasaran. Banyak nelayan yang menggunakan kapal-kapal besar masih menerima suntikan subsidi BBM.

"Kesalahan hari ini ketika subsidi BBM juga diberikan ke kapal berbobot 60 GT yang harganya mencapai Rp 7 miliar-Rp 10 miliar, sehingga hak nelayan kecil terampas. Sedangkan di sisi lain keuangan negara terus bocor," tegas dia.  

Dirinya mengusulkan agar pemerintah tetap mempertahankan penyaluran subsidi BBM kepada nelayan kecil karena ketergantungan mereka terhadap BBM masih sangat tinggi. Namun mencabutnya untuk nelayan besar.

"Subsidi ke nelayan kecil harus dipertahankan karena ketergantungan ongkos produksi terhadap BBM masih tinggi 50-70 persen. Sedangkan untuk kapal 30 GT ke atas subsidinya dicabut," kata Riza.  

KNTI berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM bersubsidi karena nelayan kecil akan merasakan dampak cukup signifikan dari kebijakan tersebut. "Nelayan berharap kenaikan harga BBM jangan terburu-buru yang hanya akan merugikan nelayan kecil," paparnya.

Riza mengimbau, pemerintah dapat memperkuat peran dalam memberikan sistem informasi ke kampung nelayan khususnya terkait cuaca, lokasi penangkapan ikan, dan harga ikan sehingga nelayan kecil tidak lagi spekulatif dan akan lebih efisien dalam penggunaan BBM ke lokasi tangkapan.

"Pemerintah berkewajiban membangun infrastruktur distribusi BBM ke kampung nelayan. Supaya tidak ada lagi nelayan membayar BBM di atas harga pasar karena harus menanggung biaya distribusi BBM," pungkas dia. (Fik/Ahm)