Sukses

Susi Pudjiastuti Miris RI Masih Rajin Impor Ikan

Meski dikenal sebagai Negara Maritim, Indonesia hingga saat ini masih melakukan impor ikan.

Liputan6.com, Jakarta - Meski punya potensi perikanan yang besar serta ditunjang oleh wilayah laut yang luas, Indonesia hingga saat ini masih melakukan impor ikan untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan luas laut yang mencapai 70 persen, seharusnya kebutuhan akan hasil laut dan perikanan dalam negeri bisa dipenuhi dari perairan nusantara.

"Kita bisa lihat sekarang, kita punya banyak ikan, tapi kita impor. So dengan teritori kepulauan yang besar, Indonesia masih saja impor ikan. Dan ini sangat ironi. Dan saya di sini untuk membuat with some advice from president, I do put some more restrictions to catching methods," ujarnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Meski harus mengenjot hasil laut, namun menurut Susi pada nelayan dan perusahaan penangkap ikan harus tetap menjaga keberlangsungan habitat di laut agar hasil laut ini bisa berkelanjutan. Hal ini yang dilakukan oleh negara maritim yang maju.

"Kita percaya dengan good neighbour, good relationship. Negara negara maju will support us to do better, and to play very good and very strong rule in the global market and global politic. We believe Indonesia, dengan 250 juta populasi, dan juga 70 ribu pulau, kita sebesar US (Amerika Serikat), we can be a great country, a great nation," lanjutnya dengan bahasa Inggris yang sangat fasih.

Untuk itu, dengan jabatan yang dimilikinya, Susi ingin memulai sistem komersialisasi dan bisnis pada sektor perikanan agar sektor ini bisa membawa keuntungan yang lebih besar kepada pelaku usahanya, khususnya para nelayan.

"So the commercialisation of any nature resources it has to be for the great for the most country. And ini yang saya coba untuk bantu melihat dari perspektif Bisnis. Pengalaman bisnis yang saya punya, Dan sekarang setiap orang harus mulai berfikir bahwa APBN budget is an equity dan kita harus berfikir untuk mengembalikannya," tandasnya. (Dny/Ndw)