Jembatan Selat Sunda Batal Dibangun, Pemprov Banten Minta Ganti

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima keputusan pemerintah pusat yang membatalkan pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Sebagai gantinya, Pemprov Banten meminta kepada pemerintah pusat untuk mengembangkan Pelabuhan Merak sehingga bisa mendukung konsep kemaritiman Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pelaksana Tugas Gubernur Banten, Rano Karno menuturkan, keputusan pemerintah pusat yang membatalkan pembangunan JSS tersebut sebenarnya belum dia dengar langsung tetapi baru sebatas khabar dari media.

"Saya baru dengar dari media. Karena itu keputusan pusat, jadi pemerintah yang batalkan," ungkap dia kepada wartawan setelah Rapat Koordinasi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Pemprov Banten menyerahkan sepenuhnya keputusan pembangunan mega proyek senilai Rp 200 triliun itu kepada pemerintah pusat. Namun jika dibatalkan ada harapan supaya pemerintah memberi perhatian pada pengembangan Pelabuhan Merak.

"Dilanjut baik, tapi kalau tidak dilanjutkan ada harapan untuk mengembangkan Pelabuhan Merak. Kan tinggal memindahkan saja sesuai dengan konsep tol maritim," paparnya.

Saat ini, tambah dia, Pelabuhan Merak baru mempunyai enam terminal. Dan diharapkan dapat berkembang lebih luas. "Mudah-mudahan Merak berkembang," ucap dia.

Rano pun mengusulkan agar pemerintah pusat melanjutkan pembangunan Pelabuhan Bojonegara, Banteng. "Pelabuhan Bojonegara dilanjutkan. Itu usulan saya," tegasnya.

Pelabuhan Bojonegara berpotensi menjadi pelabuhan internasional di wilayah Indonesia Bagian Barat bagi perdagangan Asia Pasifik. (Fik/Gdn)