Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kabinet Kerja 2014 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan ini pun para pejabat menyampaikan sejumlah kendala di daerahnya.
Rakornas tersebut menghadirkan seluruh Gubernur dan Kapolda di seluruh Indonesia. Selain itu juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri ESDM Sudirman Said, dan beberapa lainnya.
Acara rakornas tersebut Jokowi memberikan paparan terkait hal apa yang harus diutamakan dalam pembangunan daerah. Setelah itu, Jokowi membuka sesi pertanyaan bagi para Gubernur.
Tak mau melewatkan kesempatan itu, sejumlah Gubernur langsung mengangkat tangan‎ untuk mendapat giliran dari Jokowi untuk bertanya. Hal yang menarik dari beberapa pertanyaan para Gubernur, semua mengeluhkan mengenai kondisi listrik di wilayahnya masing-masing.
Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin mengaku mengusulkan kepada Jokowi untuk diberikan wewenang lebih kepada para Gubernur dalam kaitannya perizinan pembangunan pembangkit listrik.
"Kami sudah lama para gubernur, berilah wewenang lebih kepada para gubernur, walaupun tidak berlebihan, Pak Presiden. Di Sumsel itu akan membangun PLTU Sumsel yang total kapasitas 5.000 MW, itu sudah bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum dimulai," kata Alex di Istana Merdeka, Selasa (4/11/2014).
Jika dari dulu kewenangan lebih diberikan kepada Gubernur, Alex mengaku proyek tersebut saat ini sudah masuk dalam jaringan Sumatra.
Hal lain juga disampaikan oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Rusli mengaku saat ini kebutuhan listrik masih dipasok beberapa pembangkit di luar Gorontalo.
Untuk itu dirinya meminta kepada Presiden Jokowi untuk membantu pembangunan pembangkit listrik di wilayah Gorontalo. "Di Gorontalo itu setiap hari listrik pasti mati, sampai saya itu terima sms dari masyara‎kat isinya, kapan Pak Gubernur mati seperti listrik, begitu pak, ini karena soal listrik itu rakyat Gorontalo butuh sekali," ujar Rusli.
Topik yang sama juga disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Ria, Annas Maamun. Secara lebih spesifik dia menyampaikan distribusi listrik di Kepulauan Riau masih terganggu karena masalah pembebasan lahan hutan karena akan dibangun menara sutet.
"Listrik kita kendala dengan hutan, karena infrastruktur penyaluran listrik itu melalui hutan ini. Perizinan menggunakan hutan ini belum muncul sampai sekarang, kita mohon bantuannya untuk ini Pak Presiden," kata Annas. (Yas/Ahm)
Para Gubernur Curhat Soal Listrik ke Jokowi
Presiden Jokowi memberikan sesi pertanyaan kepada gubernur saat Rapat Koordinasi Nasional di Istana Merdeka pada hari ini.
Advertisement